Pramono Tunggu Permen WFH, Pemprov DKI Ikut Pemerintah Pusat

28 Mar 2026, 07:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir diagenda HUT Transjakarta yang ke-12 tahun di Halte Tosari, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Pemerintah DKI Jakarta menegaskan akan mengikuti penuh kebijakan WFH yang ditetapkan pemerintah pusat dan kini menunggu terbitnya peraturan menteri terkait pelaksanaannya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH nasional akan ditetapkan pada Maret 2026, dengan waktu penerapan masih dalam bulan yang sama.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut WFH satu hari per pekan berpotensi menghemat konsumsi BBM, meski belum merinci besaran penghematan karena bergantung pada harga minyak dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan pihaknya bakal mengikuti kebijakan soal kebijakan work from home (WFH) yang ditetapkan pemerintah pusat. Pihaknya bakal menunggu peraturan menteri (permen) terkait kebijakan tersebut.

"Untuk Work From Everywhere atau Work From Home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban atau pun kesulitan," kata dia di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

"Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah Permen-nya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu," ujarnya.

1. Kebijakan WFH akan ditetapkan bulan ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok Humas Ekon

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan ditetapkan pada Maret 2026. Mengingat, Maret hanya menyisakan empat hari, Airlangga menegaskan, pemerintah masih memiliki waktu untuk mulai menjalankan kebijakan tersebut sebelum pergantian bulan.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini (kebijakan WFH). Bulan ini tinggal berapa hari kan. Ya jadi masih ada waktu," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

2. Klaim bisa berikan dampak positif bagi negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Halal Bihalal bersama Media. (IDN Times/Triyan).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bisa memberi berdampak positif bagi keuangan negara. Jika pemilihan hari dilakukan dengan cermat, kebijakan itu akan menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, Purbaya belum merinci persentase penghematan tersebut, karena angkanya bergantung pada harga minyak mentah dunia. Sementara harga komoditas energi tersebut kerap bergerak fluktuatif.

"Kalau kita pilih dengan cermat, kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya.

3. Purbaya belum merinci persentase penghematan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Meski demikian, Purbaya belum merinci persentase penghematan tersebut, karena angkanya bergantung pada harga minyak mentah dunia. Sementara, harga komoditas energi tersebut kerap bergerak fluktuatif.

"Kalau kita pilih dengan cermat, kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya.