Anggota DPR Ingatkan WFH Hari Jumat Picu Long Weekend: Tujuannya Bias
- Anggota DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah menghitung secara presisi kebijakan WFH agar efisien dalam penghematan BBM tanpa mengganggu pelayanan publik.
- Khozin menegaskan WFH sebaiknya tidak diterapkan pada hari Jumat karena berpotensi menciptakan long weekend dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
- Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan WFH sebagai langkah efisiensi energi, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas dan konsumsi BBM nasional.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mendorong pemerintah untuk menghitung secara presisi kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta, sebagai bagian dari penghematan bahan bakar minyak (BBM), di tengah ancaman krisis energi.
Menurut Khozin, pilihan hari hingga daerah mana saja yang bisa memberlakukan kebijakan itu harus dipertimbangkan dengan baik.
"Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikakulasi secara presisi untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM dengan tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik bagi masyarakat," kata Khozin kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
1. Ingatkan WFH jangan diterapkan hari Jumat
Khozin mengingatkan, rencana penerapan WFH saat ini berbeda dengan masa COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial. Artinya, mobilitas warga saat ini tetap berjalan normal seperti biasa.
Ia pun mendorong pemerintah agar tidak menetapkan WFH di hari jumat, karena akan berpotensi menciptakan akhir pekan yang panjang (long weekend). Hal ini justru akan memicu tingginya mobilitas warga jelang akhir pekan.
"WFH di hari Jumat justru berpotensi meingkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi “Long Weekend” karena berdekatan dengan akhir pekan. Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," kata Legislator PKB itu.
2. Jumlah ASN dan instansi harus dikalkulasi
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey meminta pemerintah menghitung berapa target jumlah ASN dan pegawai swasta yang akan menjalani WFH, serta durasi pelaksanaan kebijakannya. Selain itu, ia menilai, perlu ada kejelasan instansi mana saja yang akan menerapkan kebijakan tersebut di kalangan ASN. Termasuk sektor industri apa saja yang akan dilibatkan.
Menurut dia, melalui parameter ini, pemerintah bisa menghitung secara lebih akurat potensi penghematan BBM selama penerapan WFH.
“Ini harus di desain secara matang dan terukur. Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa aja?" kata Ujang Bey kepada IDN Times, dihubungi Minggu (22/3/2026).
"Dari jawaban pertanyaan tersebut disitu pemerintah akan menemukan berapa angka BBM yang bisa di hemat," sambungnya.
3. Pemerintah segara umumkan kebijakan WFH
Pemerintah segera mengumunkan penerapan WFH. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan WFH menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi energi, termasuk BBM, di tengah upaya efisiensi anggaran.
Secara teoritis, pembatasan mobilitas dapat menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Namun, dampak kebijakan perlu dilihat secara menyeluruh (general equilibrium), bukan hanya dari satu sisi, seperti pengeluaran negara.
Menurut dia, pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap produktivitas dalam pengaturan hari kerja, termasuk opsi peliburan atau WFH pada hari tertentu. Hari dengan potensi gangguan paling kecil akan menjadi prioritas.
“Kalau efisiensi BBM dipaksa sampai 20 persen, bisa saja. Misalnya, mobilitas dibatasi, masyarakat diminta di rumah saja dan tidak bepergian,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
