Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Jadi begini, kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapa pun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun, selama aparat Pemerintah DKI Jakarta termasuk PJLP, maka saya tidak segan-segan untuk membebastugaskan. Kami enggak kompromi untuk itu," kata Pramono di Taman Bendera Pusaka, Jumat (20/2/2026).
Dalam video yang diunggah akun @relawanranjaupaku, seorang perempuan yang mengaku pedagang memprotes tindakan oknum saat melakukan sterilisasi trotoar. Dia menuding adanya pungutan rutin setiap bulan.
"Nih, Satpol PP yang mungutin bulanan setiap bulan sama pedagang, juga setiap harinya makanin. Nih! Nih! Nih, tuh ngancem-ngancem tuh!" teriak perempuan itu dalam video.
Di sisi lain, dalam rekaman yang sama terdengar suara lain yang mengingatkan, berjualan di badan jalan melanggar aturan.
"Tolong jangan di jalanan, enggak boleh," kata seseorang dalam video itu.
Namun, perempuan tersebut tetap melontarkan protes keras dan menuding oknum tersebut memungut iuran.
"Enggak ada harga dirinya lu! Tiap bulan lu mungutin pajak! Tiap hari mungutin makanan lu! Itu mobil parkir di jalanan itu salah tuh! Nih orangnya nih! Nih tuh! Tuh!" ujarnya.
Sementara Kepala Satpol PP DKI, Satriadi, membantah adanya pungutan. Menurutnya petugas hanya menegakkan Perda.
"Kalau ada pasti kami berikan sanksi. Namanya Perda harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat," ujarnya.