Pramono Restui Partai Politik Namai Halte di Jakarta, Asal Bayar Pajak

13 Apr 2026, 12:10 WIB

Dini Suciatiningrum

Pramono Restui Partai Politik Namai Halte di Jakarta, Asal Bayar Pajak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (31/3/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Timeline

Gini Kak

Pramono Anung mengizinkan semua pihak, termasuk partai politik, membeli hak penamaan halte di Jakarta asalkan membayar retribusi sesuai ketentuan Pemprov DKI.
Ia menegaskan mekanisme penamaan halte dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan contoh beberapa halte sudah memakai nama sponsor setelah memenuhi kewajiban pembayaran.
Pramono juga menyoroti pentingnya stabilitas sosial untuk kemajuan kota serta menyebut Jakarta kini menempati posisi kedua kota teraman di Asia Tenggara tahun 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

10 April 2026

Pramono Anung merestui penggunaan hak penamaan halte oleh siapa pun, termasuk partai politik, asalkan membayar retribusi kepada Pemprov DKI Jakarta.

13 April 2026

Saat menghadiri perayaan Paskah di Kebon Jeruk, Pramono menegaskan kebijakan penamaan halte berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian dan mencontohkan beberapa halte yang sudah menggunakan nama sponsor setelah membayar retribusi.

2026

Jakarta menempati peringkat kedua kota teraman di Asia Tenggara berdasarkan laporan Global Residence Index, menurut pernyataan Pramono.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Pramono bilang siapa saja boleh kasih nama di halte, asal bayar dulu. Partai juga boleh kalau mau. Katanya sudah ada halte yang namanya dari minuman seperti teh dan kopi. Ia mau semua orang rukun dan kerja sama supaya Jakarta aman dan maju. Sekarang Jakarta jadi kota paling aman nomor dua di Asia Tenggara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merestui siapa saja, termasuk partai politik, menggunakan hak penamaan atau naming right di halte-halte yang dikelola Pemprov DKI. Namun, pihak yang memberikan penamaan harus membayar retribusi.

Hal tersebut diungkapkan Pramono saat menghadiri Paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat , Jumat, 13 April 2026. Ia menyebut kebijakan tersebut berlaku untuk semua pihak tanpa pengecualian, termasuk partai politik.

“Yang paling penting bayar. Bahkan, Golkar kalau mau buat halte pun boleh, yang penting bayar,” katanya disambut gelak tawa jemaat.

1. Beri pajak retribusi

Bus Transjakarta Koridor 9 tetap beroperasi normal pasca-demonstrasi, Senin (1/9/2025). (IDN Times/Rochmanudin)

Pramono menjelaskan mekanisme penamaan halte selama ini dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia menyebut sudah ada sejumlah halte yang menggunakan nama sponsor dari berbagai merek, setelah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

“Kita berikan, bayar pajak retribusi kita lakukan secara transparan. Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam, semuanya yang penting bayar,” ujar politikus senior PDIP itu.

2. Stabilitas sosial permudah pecahkan masalah Jakarta

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Rohmanudin)

Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengatakan, terciptanya stabilitas sosial akan mempermudah pemerintah dalam memecahkan berbagai persoalan di Jakarta.

"Bagi saya yang paling penting itu adalah kerukunan kebersamaan, sehingga dengan demikian yang namanya pemimpin yang tugasnya memimpin bisa bekerja dengan tenang untuk bagaimana membuat kota ini lebih maju," ujar dia.

3. Jakarta kota teraman

Ilustrasi Bundaran HI (IDN Times/Fadhliansyah)

Tak hanya itu, Pramono juga menyebut, Jakarta berhasil menempati peringkat kedua daftar kota teraman di Asia Tenggara pada 2026, berdasarkan laporan Global Residence Index.

"Artinya apa? Kalau kita bisa bekerja bersama-sama, rukun, damai, perbedaan boleh, tetapi esensinya adalah kebersamaan, gotong-royong membangun bangsa ini menjadi yang utama," ucapnya.