Pramono: Tugas Utama Satpol PP Urus Parkir Liar, Bukan Mindahin Kemah

19 Apr 2025, 16:25 WIB

Santi Dewi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ketika berkunjung ke kantor IDN Media HQ. (IDN Times/Fauzan)

Intinya sih...

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegur Satpol PP yang membubarkan aksi damai tolak UU TNI di depan DPR.
Pramono menyebut tugas Satpol PP adalah menertibkan parkir liar dan menyesalkan masih maraknya parkir liar di Jakarta.
Pramono mengancam sanksi bagi warga yang memarkirkan kendaraannya di lokasi yang tidak sepatutnya dan merencanakan pembangunan kawasan TOD.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sempat menyentil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membubarkan aksi damai yang melakukan kemah di depan pintu masuk DPR, menolak pemberlakuan Undang-Undang TNI. Seharusnya mereka menetibkan parkir liar di ibu kota.

"Jadi, untuk penertiban parkir liar, justru itulah tugas Satpol PP. Bukan malah mindahin orang yang mau demonstrasi pakai kemah," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Pernyataan itu disampaikan Gubernur asal PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, untuk merespons masih maraknya parkir liar di Jakarta. Bahkan, keuntungan finansial yang dihasilkan dari pengelolaan parkir liar tersebut cukup besar.

Pramono bahkan menyebut bila ada aksi demo yang dilakukan secara damai, dan dilakukan di depan kantornya pun, tak akan dibubarkan.

"Mau kemah di depan kantor saya selama satu bulan pun gak apa-apa," katanya.

Menurut Pramono, hal itu sudah menjadi karakter yang seharusnya ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta. Demokrasi, kata dia, tetap dijaga. Namun, tidak boleh setiap instansi mengurusi tugas yang bukan menjadi tupoksinya.

1. Pramono akan menertibkan pengguna kendaraan yang parkir di jalur sepeda

Ilustrasi jalur sepeda di Jakarta. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Lebih lanjut, Pramono menyayangkan parkir liar hingga kini masih mengambil area di jalur sepeda dan trotoar. Hal itu menyebabkan pesepeda sering kali kesulitan melintas.

Maka itu, Pramono mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi warga yang memarkirkan kendaraannya di lokasi yang tidak sepatutnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan merapikan semua jalur sepeda di Jakarta.

"Fasilitas itu bila tidak digunakan sesuai fungsinya tentu kami akan memberikan sanksi," ujarnya.

2. Pramono ingin jadikan TOD di Blok M sebagai beranda ASEAN

Ilustrasi Blok M Square, Jakarta Selatan. (www.blokmsquare.id)

Selain itu, Pramono juga menyinggung untuk menjadikan kawasan TOD (Transit Oriented Development) sebagai beranda ASEAN. TOD merupakan konsep pembangunan kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Tujuannya, untuk memaksimalkan aksesibilitas dan penggunaan transportasi umum.

"Kawasan TOD nanti termasuk Taman Leuseur, Taman Ayodhya dan Taman Langsat. Tiga taman ini nanti akan kami gabungkan. Luasnya menjadi 6,2 hektare dan itu menjadi ikon baru di Jakarta," kata mantan Menteri Sekretaris Kabinet selama dua periode itu.

Di area taman itu, kata Pramono, juga bisa digunakan sebagai track untuk jogging seperti di Gelora Bung Karno. Namun, areanya lebih kecil dibandingkan GBK.

"Supaya tidak mengganggu lalu lintas saya sudah memerintahkan untuk dipelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah. Sehingga, segera Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga," tutur dia.

3. Satpol PP minta maaf karena telah bubarkan aksi damai yang berkemah di depan pintu DPR

Satpol PP membubarkan aksi demonstrasi damai yang membangun kemah di depan pintu DPR sebagai bentuk penolakan UU TNI. (Dokumentasi Istimewa)

Sebelumnya, Satpol DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf lantaran telah mengusir paksa aksi damai yang dilakukan di depan pintu masuk DPR, Senayan, Jakarta pada 9 April 2025 lalu. Peserta aksi melakukan demo damai dengan mendirikan tenda di sana. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencabut Undang-Undang TNI.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyampaikan, ke depan pihaknya bakal melakukan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," ujar Satriadi di Jakarta pada 10 April 2025.

Lebih lanjut, Satriadi menegaskan, pihaknya akan berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan," tutur dia.

Satriadi menyampaikan permohonan maaf lantaran Pramono diprotes oleh warganet atas aksi sepihak Satpol PP itu. Padahal, peserta aksi dianggap tak mengganggu ketertiban umum.