Pro Kontra Mahar Rp 1 M Bagi Calon Ketua Umum Golkar: Adilkah?
Kewajiban membayar iuran sebesar satu miliar rupiah untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar dinilai penuh dengan pro kontra. Pasalnya hal ini seolah menggambarkan partai berlambang beringin tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal.
Dilansir Tempo.co, (7/5), Pengamat Politik Arie Sujito mengatakan bahwa adanya sumbangan wajib tersebut menampilkan bahwa Partai Golkar yang hanya memfasilitasi orang-orang kaya saja. Bahkan jika melihat dari sisi partai, Golkar seolah tidak melakukan reformasi untuk kemajuan partai ke depan.
Pasalnya iuran satu miliar rupiah tersebut hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Nantinya tidak dipungkiri akan ada iuran-iuran lebih besar yang harus dikeluarkan. Ini bisa menjadi cerminan bahwa keadaan Golkar masih sangat terekonsilisasi dan masih faksionalisasi antar kelompok.
Arie berpendapat bahwa momentum pergantian calon ketua umum Golkar seharusnya dijadikan untuk melakukan pembenahan besar-besaran.
Enam dari delapan orang calon ketua umum Golkar sudah lolos syarat administrasi.
Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar telah memutuskan enam dari delapan orang bakal calon ketua umum Golkar telah lolos syarat administrasi. Mereka antara lain adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso dan Setya Novanto.
Dua nama tersisa lainnya yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Pasalnya, keduanya menegaskan tidak akan membayar uang untuk mendaftar sebagai calon ketua umum Golkar. Indra mengatakan bahwa uang satu miliar rupiah itu besar sekali. Dan hal tersebut berpotensi membuat calon yang tidak mempunyai dana tidak bisa mencalonkan dirinya.