Kewajiban membayar iuran sebesar satu miliar rupiah untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar dinilai penuh dengan pro kontra. Pasalnya hal ini seolah menggambarkan partai berlambang beringin tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal.
Dilansir Tempo.co, (7/5), Pengamat Politik Arie Sujito mengatakan bahwa adanya sumbangan wajib tersebut menampilkan bahwa Partai Golkar yang hanya memfasilitasi orang-orang kaya saja. Bahkan jika melihat dari sisi partai, Golkar seolah tidak melakukan reformasi untuk kemajuan partai ke depan.
Pasalnya iuran satu miliar rupiah tersebut hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Nantinya tidak dipungkiri akan ada iuran-iuran lebih besar yang harus dikeluarkan. Ini bisa menjadi cerminan bahwa keadaan Golkar masih sangat terekonsilisasi dan masih faksionalisasi antar kelompok.
Arie berpendapat bahwa momentum pergantian calon ketua umum Golkar seharusnya dijadikan untuk melakukan pembenahan besar-besaran.