Profil 9 Anggota Pansel Capim KPK yang Ramai Dikritik Publik

Yenti ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai ketua pansel capim KPK. Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya menekuni ilmu di bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama puluhan tahun. 

Yenti merupakan peraih gelar doktor pertama di bidang TPPU dari Universitas Indonesia. Ilmu tersebut di awal tahun 2000-an dulu belum banyak yang menekuninya. Maka, tak heran apabila perempuan berusia 60 tahun itu kerap dipanggil sebagai saksi ahli di persidangan. Ia juga banyak dimintai pendapatnya terkait isu korupsi dan TPPU. 

Kini Yenti lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar di fakultas hukum Universitas Trisakti. Salah satu kritik yang dialamatkan ke Yenti yakni karena ia ikut duduk dalam revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia disebut mewakili kepentingan pemerintah dan mendukung agar tindak pidana korupsi dimasukan ke dalam RKUHP tersebut.

"Padahal tidak (begitu). Mereka juga keliru dengan menyebut saya tim dari pemerintah. Padahal, saya adalah counterpartnya pemerintah," ujar Yenti kepada IDN Times pada (28/5) lalu. 

Yenti juga pernah dilibatkan sebagai anggota pansel pada periode sebelumnya. 

Nama Indriyanto Seno Adji sesungguhnya bukan orang baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2015 lalu Indriyanto sempat ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi pelaksana tugas di institusi antirasuah hingga KPK memiliki lima pimpinan baru. 

Namun, rekam jejaknya sejak awal dipertanyakan. Sejumlah pegiat antikorupsi pernah menilai Indriyanto sebagai orang yang anti terhadap korupsi. Lho mengapa?

Pertama, dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Indriyanto dikenal kerap memberikan pendampingan terhadap kasus korupsi pejabat negara. Ia pernah menjadi kuasa hukum bagi Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh, dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara Rp13,6 miliar.

Selain itu kedua, Indriyanto pun pernah mewakili kepentingan Keluarga Cendana. Ia diketahui pernah mewakili putera bungsu Soeharto, Tommy Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak, pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, dan buron. Ia juga kuasa hukum mantan Presiden Soeharto dalam gugatan terhadap majalah Time terkait pemberitaan tentang korupsi keluarga Cendana dalam edisi 24 Mei 1999, sekaligus mendampingi gugatan saat Soeharto dikenakan tahanan rumah oleh Kejagung.

Indriyanto juga disorot sebagai orang yang dekat dengan institusi kepolisian karena menjadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Lalu, benarkah dengan masuknya nama Indriyanto, akan ada titipan personel Polri yang duduk sebagai salah satu pimpinan KPK?

"Basisnya kan semua karena kompetensi. Kalau memang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ya tidak menutup kemungkinan, jadi bukan karena ada titipan," ujar Seno yang ditanya IDN Times di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Senin malam (20/5). 

Harkristuti Harkrisnowo sebelumnya juga sudah terlibat di dalam pansel capim KPK periode 2015-2019. Dulu ia sempat bekerja di Kemenkum HAM dan duduk sebagai Direktur Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, ia sempat dicopot oleh Menkum HAM, Yasonna Laoly tengah pertarungan Golkar kubu Agung dan Ical berebut SK kepengurusan di Kemenkum HAM. Pencopotan itu tergolong mendadak. 

Dari yang semula menjadi Dirjen, Yasonna merotasi posisi Harkristuti menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkum HAM karena sesuai kapasitasnya. Yasonna pun sempat membantah pencopotan eks guru besar tetap ilmu hukum pidana di Universitas Indonesia itu akibat soal SK kepengurusan di Kemenkum HAM. 

"Saya kembalikan Bu Tuti, supaya dia kembali ke habitatnya. Mengapa? Beliau profesor, saya mau Beliau mengurus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusianya Kum HAM. Di situ ada lembaga training untuk staf-staf saya. Prof Tuti pas di situ," kata Yasonna pada Maret 2015 lalu. 

Keterlibatan Harkristuti juga disorot publik karena ia sempat ikut mewakili pemerintah untuk melakukan revisi terhadap RKUHP. Harkristuti setuju agar tindak pidana khusus termasuk korupsi dimasukan ke dalam RKUHP yang dianggap oleh KPK bisa melemahkan institusi tersebut.

Nama lainnya yang sangat disorot adalah Dirjen HAM Kemenkum HAM, Mualimin Abdi. Rekam jejak digital menyebut Mualimin pernah menggugat pemilik Fresh Laundry, Imam Budi, karena jasa cuciannya mengecewakan. Jas yang hendak ia kenakan masih lusuh dan kusut. Tidak tanggung-tanggung, nominal tuntutan yang dilayangkan Mualimin ke jasa cuci rumahan itu sebesar Rp210 juta. 

Namun, lantaran isu tersebut disorot luas oleh media, Mualimin mencabut gugatannya. Kesepakatan damai dilakukan usai digelar sidang perdana di PN Jakarta Selatan pada 2016 lalu. 

Ia mengklaim hanya untuk memberi pelajaran kepada Budi agar bertanggungjawab atas kerusakan pakaian miliknya yang dicuci di laundry tersebut.

"Saya dan Pak Budi sepakat berdamai. Pak Budi telah meminta maaf dan saya tidak melanjutkan gugatan," ujar Mualimin ketika memberikan keterangan pers ketika itu. 

Di luar dari isu tersebut, karier Mualimin cukup moncer. Dalam setiap pengujian Undang-undang di MK, Mualimin selalu diikutsertakan untuk mewakili Menteri Hukum dan HAM sebagai Kasubdit Penyiapan dan Pembelaan Persidangan (2004). Mualimin juga pernah menjabat Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Marcus merupakan dosen tetap dan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Disertasinya mengambil topik hukum pajak dan retribusi. Selain pengamat hukum, Marcus juga anggota tim revisi RKUHP. Selain itu, ia pernah menjadi saksi ahli persidangan, salah satunya dalam sidang praperadilan kasus mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Hamdi merupakan guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan ahli psikologi politik. Ia pernah menjadi Ketua Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Hamdi Moeloek sering menjadi ahli di persidangan. Dua di antaranya ahli kasus rusuh di Monas yang pernah menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sebagai terdakwa pada 2008 dan ahli persidangan kasus untuk terdakwa hoaks Ratna Sarumpaet.

Hingga kini, Hamdi Moeloek juga sering menjadi narasumber psikologi politik untuk pemberitaan seputar Pemilu 2019.

Nama Hendardi turut disorot oleh publik sebagai pihak yang dekat dengan institusi kepolisian. Ia diketahui menjabat sebagai penasihat Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di bidang HAM. Ia juga dilibatkan oleh Tito menjadi anggota pakar tim gabungan kasus teror Novel Baswedan. Namun, hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan. 

Hendardi juga merupakan pendiri sekaligus Ketua Setara Institute, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM, isu keberagaman dan toleransi. Namanya kerap dikutip media saat menanggapi mulai dari isu Pemilu 2019 hingga Reuni 212 dan Ijtima Ulama. Sebelum mendirikan Setara, Hendardi aktif di Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 

Diani merupakan anggota pansel yang turut memilih pimpinan KPK periode 2015-2019. Kini ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan. Alumnus Fakultas Hukum UI ini pernah menjadi anggota Lembaga Sertifikasi Profesi KPK yang memberikan masukan kepada pegawai internal institusi antirasuah. 

Al Araf merupakan Direktur Imparsial, LSM yang berfokus pada isu HAM dan reformasi TNI-Polri. Ia kerap mengkritisi kebijakan pemerintah pada isu tersebut, misalnya saat Jokowi berencana memasukan perwira TNI aktif ke kementerian atau rencana TNI menjadi pengajar di sekolah. Ia juga menolak pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Pada 2012, Al Araf dinonaktifkan sebagai pengajar di Universitas Pertahanan, lantaran mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan dalam pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Isu korupsi yang pernah ia soroti menyoal sektor pertahanan, yaitu pembelian alat utama sistem senjata.