Projo Legawa jika Tak Diberi Kursi Menteri di Kabinet Selanjutnya

19 Mar 2024, 16:57 WIB

Ketua Umum DPP sekaligus Menkominfo Budi Arie bantah belum dengar Jokowi bakal gabung Golkar. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie mengaku tidak ingin terlalu terburu-buru membahas peluang bagi relawan Pro-Jokowi (Projo) mendapatkan kursi menteri lagi di kabinet selanjutnya. Berdasarkan penghitungan resmi sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon nomor urut dua, Prabowo-Gibran sudah unggul di 30 provinsi.

Sedangkan, paslon nomor urut satu berhasil unggul di dua provinsi yaitu Daerah Istimewa (DI) Aceh dan Sumatra Barat. Sayangnya, paslon nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud tidak berhasil unggul di provinsi manapun.

"Oh, enggak lah (bicara soal kursi menteri). Masih ada enam bulan lagi (untuk pemerintahan baru). Tenang saja," ujar ketua umum Projo tersebut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Selasa (19/3/2024).

Meski tidak menjawab dengan lugas apakah juga membidik kursi menteri, Budi memberi petunjuk bakal fokus terkait hal itu enam bulan ke depan. "Kita mainnya masih enam bulan ke depan. Ngapain (dari sekarang)," tutur dia lagi.

Pernyataan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum ProJo itu seolah ingin menyindir Partai Golkar yang sejak awal sudah meminta jatah lima kursi kepada pemerintahan baru mendatang. Padahal, KPU belum menetapkan pengumuman resmi pemenang pemilu 2024.

Apa respons Budi seandainya di pemerintahan mendatang tidak diberi posisi menteri?

1. Budi Arie mengaku akan legawa bila ProJo tak diberi kursi menteri

Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi (IDN Times/Misrohatun)

Lebih lanjut, Budi diangkat oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Menkominfo pada Juli 2023. Ia menggantikan Johny G. Plate yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan menara 4G untuk daerah terpencil. Budi sendiri diketahui masih menjabat ketua gerakan relawan bernama Pro-Jokowi (Projo) saat pemilu.

Maka, ketika nama Budi mencuat sebagai menteri, publik menduga Jokowi sedang melakukan aksi balas budi. Di sisi lain, Budi mengaku akan bersikap legawa bila nantinya tidak ada satu pun kader ProJo yang dipilih menjadi menteri di kabinet.

"Gak apa-apa (gak dipilih), santai saja. Legawa," ujar Budi.

2. Menteri Budi diminta Jokowi kawal pemilu 2024

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membuka Kongres XIII PGRI di Jakarta. (www.instagram.com/@jokowi)

Sementara, ketika dilantik pada pertengahan Juli 2023, ada empat tugas yang diemban Menteri Budi. Salah satu di antaranya mengawal pemilu damai 2024.

"Saya pikir tantangan kita banyak sekali soal infrastruktur digital, yang kedua soal platform-platform yang meresahkan masyarakat juga harus kita dibereskan, yang ketiga bagaimana ekosistem digital ini yang menjadi tanggung jawab Kominfo," ujar Budi di kantor Kemkominfo pada 17 Juli 2023 lalu.

"Dan yang keempat ini pesan dari pak presiden khusus, bersama pak menko bagaimana membangun narasi Pemilu Damai 2024," tutur dia lagi.

Budi sendiri menyebut Kominfo bukan dunia baru untuknya. Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap optimistis, meski saat ini tengah dilanda masalah.

"Ini bukan tempat dan wahana baru buat saya, terutama komunikasi dan informasi. Sesuai arahan Pak Menko, berat sekali tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat," katanya.

3. Jokowi juga minta Budi Arie tuntaskan pembangunan menara BTS

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi saat berada di Makassar, Kamis (1/2/2024). Istimewa

Presiden Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengutamakan penyelesaian proyek pembangunan base transceiver station (BTS) yang tengah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Saya ingin, yang pertama, di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan," ujar Jokowi di Istana Kepresiden pada 17 Juli 2023 lalu.

“Saya ingin, yang pertama, di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan,” ujar Jokowi.

Ia meminta agar jangan sampai proyek pembangunan menara BTS terbengkalai lantaran sudah muncul peristiwa hukum. "Ini saya gak mau. Ini tugasnya beratnya ," tutur dia.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau. Ini tugas beratnya di situ," katanya lagi.