Proyek Giant Sea Wall Disindir Cak Imin, Seperti Apa Sejarahnya?

22 Jan 2024, 06:01 WIB

Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa jadi sorotan dalam Debat Cawapres 2024 pada Minggu (21/1/2024). Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai proyek pemerintah berupa tanggul raksasa ini bukan solusi bagi krisis iklim.

Diketahui proyek yang sempat digagas pertama kali oleh Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2007 sempat mangkrak. Namun, proyek ini kembali dihidupkan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat seminar Nasional Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, belum lama ini.

Airlangga mengatakan Giant Sea Wall atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan solusi penurunan tanah untuk mencegah wilayah Pantai Utara Jawa, termasuk DKI Jakarta, tenggelam. Anggaran yang dibutuhkan jumlahnya fantastis yakni mencapai Rp164 triliun.

Saat itu, Airlangga membeberkan proyek tersebut akan dibangun dengan tiga fase. Tiga fase tersebut akan diintegrasikan, dengan peluncuran yang dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.

“Saya merasa ini mendesak. Kita harus kumpulkan the best brain of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia berkumpul, Bersatu. Segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa, aset-aset ekonomi,” tegas Prabowo, Rabu (10/1/2024).

1. Gandeng pemerintah Belanda

Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pemerintah mengklaim proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall mendesak dikebut lantaran kawasan Jawa Utara yang mencakup 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, dan 5 wilayah pusat pertumbuhan sering terganggu banjir rob.

Menelisik laman KemenPUPR, tujuan utama pemerintah membangun Giant Sea Wall merupakan salah satu upaya penanganan banjir. Karena, sebagian wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut yang bisa membuat banjir besar.

Dalam masterplan proyek Giant Sea Wall sudah dikerjakan sejak 2007 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda karena mempunyai pengalaman dalam membuat bendungan.

2. Proyek memakan waktu 10 tahun

Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Di dalam tembok ini, laguna besar yang akan dibangun untuk menyangga aliran dari 13 sungai di Jakarta. Proyek ini dibangun dalam bentuk Garuda dan diharapkan menjadi salah satu ikon kota Jakarta.

Proyek ini akan memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Tanggul-tanggul yang ada akan diperkuat seiring berjalannya waktu. Setelah proyek selesai, Teluk Jakarta akan menjadi penampung air tertutup dibalik Giant Sea Wall dan pada akhirnya akan menjadi sumber air bersih untuk seluruh kota.

3. Pembangunan dibagi tiga fase

Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pembangunan giant sea wall dibagi menjadi fase A, B, dan C. Pada fase A, dilakukan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai kurang lebih sepanjang 120 kilometer (km). Fase B untuk pembangunan tanggul laut adaptif sisi barat sepanjang 20 km.

Kemudian, Fase C untuk pembangunan tanggul laut adaptif sisi timur sepanjang 12 km.Adapun pembangunan fase A sudah dimulai, dan ditargetkan selesai pada 2030, fase B mulai 2030, dan fase C mulai 2040. Namun, Targetnya, pada 2040 tanggul laut tertutup dengan waduk untuk air baku.

“Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai, dan sistem pompa dan folder ini di wilayah Jakarta. Fase B itu konsep terbuka di wilayah barat dan pesisir Jakarta. Yang C di wilayah timur Jakarta,” tutur Airlangga.

4. Giant Sea Wall tuai kontroversi pecinta lingkungan

Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Meski demikian proyek ini menuai kontroversi, Walhi menyebut rencana pemerintah yang akan membangun kembali tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan.

Dalam keterangan yang dikutip laman resmi WALHI, proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau kecil.

Pada tahun 2012 lalu, Walhi telah menerbitkan buku yang berjudul Java Collapse. Buku ini menjelaskan kehancuran dan kebangkrutan sosial-ekologis Pulau Jawa akibat sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di wilayah darat Pulau Jawa sejak era kolonial sampai era pasca reformasi. Oleh karena itu, daya dukung ekologis Pulau Jawa telah hancur.

Selama ini, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

Dengan demikian, pembangunan tanggul laut raksasa akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil.