PSI Kecam Kebijakan Pemprov DKI Pangkas Anggaran KJMU Rp312 Miliar
Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan anggaran Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Mahasiswa (KJMU) untuk kepentingan lain pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Fraksi PSI menilai kebijakan itu merupakan politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PSI menyebut, program KJMU sangat dibutuhkan mahasiswa. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp782 miliar untuk program itu pada APBD 2023.
Namun, Pemprov DKI hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp470 miliar untuk program itu pada APBD 2024. Alokasi anggaran itu dipangkas sebesar Rp312 miliar dibanding tahun lalu.
"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Elva Qolbina dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).
1. Fraksi PSI menolak pemotongan anggaran dinas pendidikan
Pada rapat Banggar APBD 2024, Fraksi PSI menolak pemotongan anggaran Dinas Pendidikan. PSI menegaskan pentingnya anggaran tepat guna, terutama di bidang pendidikan yang merupakan hak mendasar setiap anak.
Fraksi PSI menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran. Elva menegaskan, PSI mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta melakukan pergeseran anggaran yang lebih bijaksana dan memprioritaskan bidang pendidikan.
"Kami juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan menyarankan pemisahan program bantuan pendidikan menjadi program yang berkelanjutan melalui Dana Abadi Pendidikan," tambah Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.