PSI Minta KPK Cermati Anggaran Rp3,3 T Terkait Proyek Rumah DP Rp0
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencatat sejak 2019 hingga 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah menyetor modal untuk pengadaan tanah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp3,3 triliun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan bahwa jumlah itu sebagian sudah dibelanjakan.
“Dari Rp3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” kata dia dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).
Hal ini merupakan respons dari penetapan Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka terkait proyek rumah DP 0 Rupiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (5/3/2021) dan langsung dicopot oleh Anies hari itu juga.
1. Rincian modal pengadaan tanah PD Sarana Jaya dari APBD
PSI mencatat rincian modal untuk PD Sarana Jaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni APBD 2019 sebesar Rp1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp900 miliar, dan APBD 2021 Rp1 triliun.
Di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, kata Eneng, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya.
“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekadar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” kata dia.