Puan Dukung Modernisasi Alutsista, Asal Tak Beli Barang Bekas

06 Jun 2021, 22:19 WIB

Ketua DPR Puan Maharani ketika menyambangi Sekolah TNI Angkatan Laut (Seskoal) (Dokumentasi Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani mendukung penuh kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI agar negara bisa berdaulat. Tetapi, pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.

"DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk negara agar sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi," ungkap Puan ketika memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), yang dikutip dari keterangan tertulis, Minggu 6 Juni 2021.

Pernyataan itu disampaikan Puan untuk menanggapi polemik rencana pembelian alutsista dalam rencana strategis 2020-2024 senilai 124 miliar dolar atau setara Rp1.760 triliun. Meski setuju agar alutsista diperbarui, tetapi Puan mendorong agar rancangan Perpres tersebut harus dibicarakan melalui Komisi I.

Ia juga menggarisbawahi agar pembelian alutsista sesuai dengan rencana strategis Minimum Essensial Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024. Bila itu yang terjadi maka rencana Prabowo untuk memborong alutsista sulit terwujud. Hal tersebut lantaran anggaran untuk mencapai MEF tak mencapai sebesar itu.

"Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Gak bisa lagi melakukan pengadaan alutsista yang tak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara," tutur dia lagi.

Lalu, apa tanggapan kader PDI Perjuangan lainnya soal rencana Prabowo untuk memborong alutsista tersebut?

1. Effendi Simbolon mempertanyakan apakah pengadaan alutsista dengan dasar Perpres saja cukup

Default Image IDN

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mempertanyakan soal regulasi dan sumber pengadaan alutsista yang akan dilakukan Kementerian Pertahanan. Ia mempertanyakan apakah untuk pembelian alutsista, perpres sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum.

"Apakah perpres saja kuat sebagai dasar hukum keputusan politik yang syarat dengan hal-hal kompleks, di mana intinya adalah negara melakukan pinjaman luar negeri selama kurun waktu 28 tahun," kata Effendi yang dikutip dari situs resmi DPR pada 4 Juni 2021 lalu.

Ia mengaku setuju bila alutsista harus dimodernisasi. Tetapi, ia mempertanyakan sumber pendanaan belanja alutsista itu. Ia menilai tidak bijak negara berutang dalam jumlah besar di saat kondisi masih pandemik.

"Ini kan kita mau ngutang, karena sebesar apapun itu adalah pinjaman luar negeri yang dibebankan ke rakyat kita hingga 25 tahun mendatang," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, kebutuhan riil yang dipaparkan di dalam rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 2 Juni 2021, tidak cukup besar. "Tetapi, kami hanya mengingatkan asas kehati-hatian, lebih prudent, dan jangan sampai mangkrak di pemerintahan ke depan," tutur dia lagi.

2. Puan mewanti-wanti agar Kemhan tak membeli alutsista bekas

Default Image IDN

Sementara, dalam keterangan tertulisnya, Puan mewanti-wanti agar pembelian alutsista didasarkan pada kualitas. Sehingga, jangan ada pembelian barang bekas. Ia sudah menyampaikan hal itu sejak tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 pada 21 April 2021 lalu. Dalam tragedi itu, sebanyak 53 kru tewas.

"Sejak peristiwa (tenggelamnya) KRI Nanggala-402, saya minta dan usulkan agar alutsista yang akan kita beli bukan barang bekas,” kata putri mendiang Taufiq Kiemas ini.

Selain itu, Puan menyampaikan bahwa membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.

"Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara,” ungkap Puan.

3. Peneliti militer nilai rakyat pasti dibebani dengan utang baru senilai Rp1.760 triliun

Peneliti di bidang militer dan keamanan dari Imparsial, Al Araf (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sementara itu, peneliti dari lembaga Imparsial, Al Araf, mengaku bingung dengan pernyataan juru bicara Kemhan yang menyebut pembelian alutsista senilai Rp1.760 triliun dengan berutang tidak akan membebani APBN.

"Memang yang akan membayar utang itu siapa? Negara juga, rakyat melalui anggaran. Jadi, di mana letak tidak membebani, ya pasti membebani," ungkap Al Araf ketika dihubungi oleh IDN Times pada 3 Juni 2021.

Menurut Al, memborong alutsista dengan nominal fantastis di tengah situasi pandemik COVID-19 tidak bijak. Apalagi berdasarkan data dari buku postur pertahanan milik Kemhan, kondisi di kawasan ASEAN pada menengah ke depan masih relatif damai. Konsekuensinya Indonesia bisa membangun pertahanannya secara bertahap.

"Kecuali dalam dua tahun ke depan ada bacaan misalnya Malaysia atau Australia akan menyerang Indonesia, sehingga Indonesia membutuhkan kesiapan untuk perang, ya itu bisa saja anggaran yang semula untuk jangka panjang lalu dipadatkan," katanya lagi.

Sedangkan, menurut Al Araf, Indonesia justru sedang menjalani kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN sehingga bisa menghindari perang di area regional. "Selain itu, Indonesia kan selalu mengedepankan diplomasi dalam menghadapi konflik," ujarnya.