Puan: Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat Pemilu Digelar 14 Februari 2024

15 Mar 2022, 18:29 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, sejak awal pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan parlemen sudah sepakat pemilu bakal digelar pada 2024. Respons Puan itu sebagai jawaban tegas bahwa tidak ada upaya dari parlemen untuk menunda Pemilu 2024.

"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, Selasa (15/3/2022).

"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," kata dia lagi.

Posisi Puan berdiri ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara menarik, karena ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang.

Dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu, Cak Imin menjelaskan, pemilu sebaiknya ditunda satu hingga dua tahun ke depan karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Bahkan, Cak Imin mengklaim memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar pemilu ditunda.

Apa kata PDI Perjuangan soal klaim big data yang disampaikan oleh Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan?

1. DPR akan komitmen restui anggaran Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut Puan menyebut, DPR akan tetap berkomitmen untuk menyetujui anggaran Pemilu 2024. Puan menjamin pengucuran anggaran akan sesuai dengan tahapan pemilu.

"Jadi, kita tunggu saja. Ini kan anggota Bawaslu dan KPU belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapan serta akuntabilitasnya nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilantik di periode mendatang," kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa sudah membantah anggaran Pemilu 2024 belum diketok karena parlemen mendukung pesta demokrasi itu ditunda. Bahkan, kata Saan, pembahasan mengenai tahapan pemilu terus dilakukan secara intensif di antara Komisi II, KPU, pemerintah, Bawaslu, dan DKPP sebelum masuk ke proses reses.

Ia mengatakan, KPU sempat mengajukan anggaran Pemilu 2024 bakal mencapai Rp76 triliun. Ketika diajukan ke Komisi II, sejumlah anggota mengusulkan agar nominal anggaran itu dikurangi.

"Kami mengusulkan kepada KPU agar disisir ulang karena kenaikan (anggarannya) sangat tajam dibandingkan anggaran Pemilu 2019. Jangan sampai nanti ada kesan, ini kan baru anggaran untuk KPU, belum lagi (anggaran) untuk Bawaslu, belum nanti DKPP hingga pilkada," ungkap Saan kepada media, Kamis 10 Maret 2022, di Jakarta.

Ia menambahkan, saat KPU mengajukan anggaran mencapai Rp76 triliun, usulan tersebut belum sempat diajukan ke Komisi II DPR. Hal itu lantaran DPR sudah memasuki masa reses dan baru kembali bersidang pada 15 Maret 2022.

"Ketika kami dihadapkan pada agenda (pemilu), kita (Komisi II) juga dihadapkan pada proses fit and proper penyelenggara pemilu. Kami baru akan sidang lagi kemungkinan besar di masa persidangan mendatang," kata dia.

2. PDIP pertanyakan sumber big data yang diklaim oleh Luhut dan Cak Imin

ANTARA FOTO/Syaiful Hakim

Sementara, politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mempertanyakan sumber big data yang kerap digunakan oleh pihak-pihak yang mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda, sehingga jabatan presiden bisa diperpanjang.

Pasalnya, menurut Adian, para elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu kerap menyinggung soal analisis big data, tetapi tidak dikemukakan dengan jelas sumber big data yang dimaksud tersebut.

Menurutnya, klaim big data dari para politikus justru berbanding terbalik dengan hasil sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, mayoritas masyarakat ogah Pemilu 2024 ditunda. Mereka juga menolak jabatan presiden diperpanjang lebih dari dua periode.

"Paparan survei lengkap sekali, sementara paparan big data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail,” ujar anggota DPR dari Komisi VII itu pada 12 Maret 2022.

Ia mengutip hasil survei LSI yang secara jelas menyebut 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat yang menginginkan sebaliknya.

Adian pun menjelaskan, mayoritas sikap fraksi di DPR juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyebut, berdasaran kekuatan fraksi, maka 338 kursi di DPR menolak menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara, hanya 187 kursi dari fraksi yang menyetujuinya.

Maka, Adian pun menantang Cak Imin dan Luhut untuk membuka sumber big data yang selama ini mereka jadikan pembenaran agar Pemilu 2024 ditunda.

3. Klaim Luhut soal 110 juta warganet bahas isu penundaan pemilu tak masuk akal

Data analisa Drone Emprit soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga tahun lagi (Tangkapan layar Twitter Ismail Fahmi)

Sementara, sejumlah pakar di bidang teknologi informasi (IT) dan politik mengaku sejak awal sudah tidak yakin dengan klaim big data yang kerap disampaikan Luhut. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, misalnya, bahkan menduga ada mark up data dari klaim Luhut tersebut.

Ismail menganalisis, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027, justru semakin menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PBNU mendengungkan wacana tersebut. Sementara, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan Pemilu 2024.

"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada 1 Maret 2022.

Ismail menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Emprit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan Pemilu 2027," kata dia di akun Twitternya, yang sudah memberikan izin kepada IDN Times untuk mengutipnya.

Data lain yang diungkap Ismail dari Drone Emprit yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.

"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," ujar Ismail.