Punya 162 Satuan Baru, Anggaran TNI Makin Jumbo?

11 Agu 2025, 14:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto (mengenakan peci hitam) ketika melantik Letjen Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus di Batujajar, Bandung, Jawa Barat. (Dokumentasi Puspen TNI)

Intinya sih...

Presiden Prabowo meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI
Ada juga penambahan 49 jabatan baru di tubuh TNI
Pemerintah harus bisa jelaskan alasan pemekaran struktur di tubuh TNI, karena otomatis akan menambah anggaran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025, mengenai susunan organisasi TNI.

Dalam daftar satuan baru yang diresmikan presiden terdiri dari 6 komando daerah militer (Kodam), 14 komando daerah angkatan laut (Kodal), 3 komando daerah angkatan udara (Kodau), 1 komando operasi udara dan 6 grup komando pasukan khusus. Selain itu, ada pula 20 brigade teritorial pembangunan (BTP), 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, dan 100 batalyon teritorial pembangunan (BTP).

Ada pula 5 batalyon infanteri marinir serta 5 batalyon komando korps pasukan gerak cepat. Penambahan jumlah struktur di tubuh TNI, kata Prabowo, untuk memperkuat pertahanan negara.

"Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, karena kita tidak mau memihak blok mana pun. Untuk itulah saya melantik enam Panglima Kodam Baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) baru," ujar Prabowo di Batujajar, kemarin.

Meskipun ada pula yang mempertanyakan, apakah penambahan struktur TNI turut sejalan dengan anggaran yang ada.

1. Daftar pejabat militer yang dilantik Prabowo di Batujajar

Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen (Mar) Endi Supardi di Batujajar menjadi Panglima Korps Marinir. (Dokumentasi Puspen TNI)

Berikut daftar perwira tinggi militer yang dilantik di Batujajar kemarin:

Panglima satuan elite hingga wakil Panglima TNI

Wakil Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita
Panglima Kopassus (Pangkopassus) dijabat Letjen TNI Djon Afriandi yang sebelumnya menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD
Panglima Korps Marinir (Pangkormar) dijabat Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, yang sebelumnya menjabat Komandan Marinir (Dankormar).
Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat) dijabat Marsekal Madya (Marsdya) Deny Muis, yang sebelumnya menjabat Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat)
Pangkohanudnas dijabat Marsdya Andyawan Martono Putra.

Daftar enam Pangdam di kodam baru:

Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatra Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada
Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin
Kodam XXIII/Radin Inten meliputi wilayah Lampung-Bengkulu: Mayjen TNI Kristomei Sianturi
Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto
Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar

Daftar tiga kepala badan:

Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya Jauhari
Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Laksamana Madya TNI Suko Dwi Antara
Kepala Badan Cadangan Nasional Letjen TNI Gabriel Lema.

2. Ada penambahan 49 jabatan baru di tubuh TNI

Ilustrasi prajurit TNI (tniad.mil.id)

Sementara, pada 5 Agustus 2025, Presiden Prabowo meneken Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI. Dalam perpres yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 66 Tahun 2019 itu, total ada 420 jabatan untuk perwira tinggi di lingkungan TNI.

Jumlah ini lebih banyak dari jumlah jabatan untuk perwira tinggi seperti yang tertera di Perpres Nomor 66 Tahun 2019, sebanyak 371 jabatan. Dengan demikian, ada penambahan 49 jabatan baru.

Penambahan jabatan itu misalnya terlihat di unsur pembantu pimpinan di Markas Besar TNI, dari semula hanya 12 jabatan menjadi 24 jabatan. Salah satunya jabatan asisten panglima yang hanya satu jabatan di perpres lama menjadi tujuh jabatan asisten panglima.

Ketujuh jabatan itu adalah asisten panglima kebijakan strategis dan perencanaan umum, asisten operasi, intelijen, personalia, logistik, teritorial, serta komunikasi dan elektronika.

TNI juga menambah 6 komando daerah militer (kodam) sehingga saat ini total jumlah kodam di seluruh Indonesia ada 21 kodam. Di luar itu, dibentuk pula Batalyon Teritorial Pembangunan oleh TNI AD. Batalyon ini direncanakan tersebar di seluruh Indonesia, 514 kabupaten/kota, untuk mendukung stabilitas dan pembangunan.

3. Pemerintah harus bisa jelaskan alasan pemekaran struktur di tubuh TNI

Kepala Centre for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas. (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, Kepala Centre for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, mengatakan pemekaran organisasi di tubuh TNI berpotensi menambah anggaran di sektor pertahanan. Namun, yang dinantikan adalah apakah ada inovasi baru terkait strukturnya.

"Jadi, oke strukturnya dimekarkan tetapi struktur di dalamnya dirampingin. Jadi kalau kemarin di setiap Kodam terdapat lima pekerjaan, bisa dong menjadi empat. Sehingga beban anggaran rutinnya tidak meledak, karena selama ini beban anggaran rutin yang terus naik," ujar Anton ketika dihubungi, Senin (11/8/2025).

Sebagai contoh, kata Anton, nominal untuk tunjangan prajurit TNI masih mencapai 75 persen dari anggaran. Kalau tunjangan prajurit ingin mencapai 100 persen, maka hal itu akan memakan 80 persen dari anggaran yang ada di Mabes TNI.

"Yang kami tunggu tentunya apa inovasi baru sehingga membuat ini menjadi efisien, karena mau gak mau ke depan TNI harus dikombinasikan dengan teknologi," tutur dia.

Karena itu, kata Anton, TNI ke depan tidak hanya fokus untuk terus menambah personel, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi. Sehingga, kata dia, TNI diharapkan ke depan lebih banyak kombinasi individu dengan teknologi pertahanan.

"Karena pasti akan muncul pertanyaan, apa sih justifikasinya TNI menambah organisasi? Ada ancaman apa?" ujarnya.

Sehingga, Anton menegaskan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada publik alasan penting menambah enam kodam baru dan organisasi lainnya. Hal lain yang perlu dijelaskan, yakni apakah ancaman ketahanan pangan itu nyata, sehingga dibutuhkan keterlibatan 20 brigade tentara.

"Bukan dengan misalnya memperkuat Kementerian Pertanian atau Badan Urusan Logistik," kata Anton, menambahkan.