Puspom TNI Janji Akan Tindak Prajurit yang Jadi Beking Aksi Premanisme

08 Mei 2025, 10:36 WIB

Santi Dewi

Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto (kanan). (www.instagram.com/@puspomtni)

Intinya sih...

Pusat Polisi Militer akan menindak prajurit TNI yang menjadi beking ormas preman
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani aksi premanisme

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pusat Polisi Militer berjanji akan menindak prajurit TNI yang menjadi beking ormas yang meresahkan masyarakat. Itu merupakan bagian komitmen pemerintah untuk memberantas aksi premanisme yang dianggap sudah menghambat investasi yang masuk ke Tanah Air.

Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengatakan, untuk mengidentifikasi ormas berbaju preman, pihaknya turut mengerahkan satuan intelijen untuk membantu aparat berwenang. Intelijen polisi militer, kata Yusri, memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik (lidpamfik) yang bisa membantu intelijen dari lembaga-lembaga lain untuk menangani suatu masalah. Apapun tujuannya, kata Yusri, TNI akan sama-sama membantu demi terciptanya keamanan.

"Kami selalu bersama-sama dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Yusri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (7/5/2025).

Ia menambahkan, penindakan hukum terhadap premanisme berkedok ormas akan dilakukan sesuai dengan ketentuannya. "Kalau memang di ormas itu, ada mereka yang katanya orang sipil, ya nanti yang menangani adalah dari pihak kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya, baru kami yang menangani," katanya.

1. Menko Polkam bentuk satgas khusus untuk menangani aksi premanisme

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan sudah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani aksi premanisme. Satuan terpadu itu melibatkan sejumlah instansi mulai dari TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando terpadu dan responsif.

"Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," ujar Budi yang dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu kemarin.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Apalagi tindakan-tindakan ormas tersebut sudah menjadi bukti serius telah menghambat iklim investasi.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," katanya.

2. Pemerintah buka kanal pengaduan bagi yang dirugikan oleh ormas

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (tengah) (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Purnawirawan jenderal Polri itu turut membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Sayang, di dalam keterangan tertulis itu, tidak disebut ke mana pengaduan itu bisa dibuat bila publik dirugikan oleh aksi ormas dan preman.

"Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman," tutur dia.

3. Wakil Ketua MPR sebut aksi premanisme ganggu pembangunan pabrik mobil BYD

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut belum ada permintaan resmi Gibran dimakzulkan. (IDN Times/Amir Faisol)

Salah satu bukti nyata aksi premanisme mengganggu investasi di Tanah Air disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, premanisme sempat mengganggu pembangunan pabrik kendaraan listrik Cina, BYD di Subang. Hal itu dikatakannya ketika mengunjungi pabrik BYD di Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana BYD. Saya kira pemerintah daerah perlu tegas untuk menangani ini, jangan sampai investor masuk Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan," ujar Eddy melalui akun media sosialnya.

Ketika dikonfirmasi pada 28 April 2025, Eddy menjelaskan, aksi premanisme itu terjadi saat pabrik BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan.

"BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya. Jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan," kata dia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara, Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita BR mengklaim kini sudah tidak ada lagi praktik premanisme di areanya. Hal itu lantaran aksi premanisme sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian.

"Kemarin sempat rame ya bahwa ketika MPR kunjungan ke China, lalu ada laporan ke BYD China bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Ketika kami konfiirmasi, memang itu kegiatan premanisme yang sudah kami selesaikan kemarin. Khususnya dari Polres sendiri menindak, sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme," ujar Reynaldi pada Selasa kemarin.