Rafael Alun Bisa Langsung Tersangka Andai Illicit Enrichment Berlaku

Nawawi menilai konsep illicit enrichment itu seharusnya bisa dilakukan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara peserta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah mewajibkan penyelenggara negaranya menandatangani ratifikasi. Namun, kebijakan yang ada belum bisa memidanakan pejabat mendadak kaya raya.

"Illicit enrichment sebagai satu ketentuan pidana. tetapi Undang-Undang Tipikor kita ini kan masih banyak yang seharusnya direkomendasikan oleh UNCAC harus dimasukkan, belum ada," ujar Nawawi.

Konsep illicit enrichment pernah hampir dimasukkan dalam Pasal 37 a dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Jika konsep itu diterapkan, maka pejabat yang bermasalah diwajibkan mengurutkan harta keluarga sampai perusahaannya.

Pengurutan itu wajib disertai dokumen lengkap. Sebab, hal itu bisa jadi bukti korupsi apabila dokumennya tidak lengkap.

"Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan itu, maka LHKPN dijadikan sebagai bukti. Itu kan pentingnya LHKPN, tetapi perlu perumusan ketentuan pidana illicit enrichment di dalam pasal itu," kata Nawawi.

Sebelumnya, Rafael Alun diminta klarifikasi KPK pada Rabu, 1 Maret 2023 selama 8,5 jam. Usai diperiksa, Rafael Alun irit bicara dan mengaku lelah.

"Saya sudah lelah dari pagi. Tolong kasihan saya, saya sudah lelah," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pahala Nainggolan mengungkapkan pemeriksaan ini bukan yang pertama dan terakhir bagi Rafael Alun. Rafael Alun ternyata juga pernah dimintai klarifikasi soal hartanya juga pada 2018.

"Kami pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 2017, 2018. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019," ujarnya.

Pahala menyebut dalam pemeriksaan pertama, KPK memiliki keterbatasan untuk menjangkau keseluruhan hartanya.

"Jadi, kami berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian Keuangan," ujar Pahala.