Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Jokowi tinjau vaksinasi door to door di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Kamis (16/9/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki tanggung jawab moral terhadap polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Pria yang dikenal sebagai 'raja operasi tangkap tangan' (OTT) KPK tersebut menyampaikan hal itu ketika berada di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral ya," ujar Harun di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Jumat (17/9/2021).

1. Harun berharap Jokowi membantu mereka

Penyidik nonaktif KPK Harun Al Rasyid (IDN Times/Aryodamar)

Harun Al Rasyid berharap agar Jokowi membantu pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dengan latar belakang harapan itu, ia bersama para pegawai gagal TWK dan publik yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat membuat Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK.

"Kita ingin agar presiden secara moral itu bisa ikut membantu teman-teman KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK yang menurut kita TWK nya itu abal-abal dan memang sengaja untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas," ujarnya.

2. Pegawai gagal TWK harap Jokowi cermat membaca rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM

Editorial Team

Tonton lebih seru di