'Raja OTT' KPK: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral soal TWK

Harun Al Rasyid berharap agar Jokowi membantu pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dengan latar belakang harapan itu, ia bersama para pegawai gagal TWK dan publik yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat membuat Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK.

"Kita ingin agar presiden secara moral itu bisa ikut membantu teman-teman KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK yang menurut kita TWK nya itu abal-abal dan memang sengaja untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas," ujarnya.

Ia dan para pegawai gagal TWK berharap agar Jokowi cermat membaca rekomendasi dari Ombudsman dan hasil investigasi Komnas HAM. Ia sadar hal itu butuh waktu, namun tetap optimistis Jokowi mau mengambil alih polemik TWK di KPK dan membatalkan keputusan pimpinan.

"Masih ada waktu kira-kira 13 hari bagi presiden, saya dan teman-teman masih yakin presiden berpihak kepada kami, tentu bekalnya adalah presiden harus lebih cermat lagi membaca hasil rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," ujarnya.

Harun meyakini Jokowi masih berpihak pada mereka sebagai tanda keberpihakan kepada pemberantasan korupsi.

"Kami masih tetap optimis presiden kemudian berpihak kepada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Presiden mengambil alih itu dan membatalkan apa yang sudah menjadi keputusan dari pimpinan KPK," ujarnya.