Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (IDN Times/Aryodamar)
Rano juga menegaskan, Pemprov Jakarta tidak memaksakan bahwa seluruh kegiatan dilakukan di hotel. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.
“Ya kalau Pemprov itu kita lihat kegiatannya, ini kegiatan Pemprov Ini bagian kerja sama kita kepada hotel-hotel, kolaborasi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
Menurut dia, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.
Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.
“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasokan), makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujarnya.