Mendagri Sebut Pemda Boleh Gelar Kegiatan di Hotel-Restoran

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memperbolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran
- Pertemuan di hotel/restoran boleh dilakukan asal bermanfaat dan tidak berlebihan, untuk menghidupkan sektor hospitality
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, pemerintah daerah (pemda) diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
Menurut dia, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.
“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar dia di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025).
1. Soroti keberlanjutan usaha sektor perhotelan dan restoran

Tito mengatakan, mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.
“Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali gak ada (alokasi anggarannya),” kata dia.
2. Minta bikin kegiatan terutama di hotel dan restoran yang nyaris bangkrut

Tito mengatakan, pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel maupun restoran yang nyaris bangkrut sehingga mereka tetap bisa beroperasi.
“Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, target betul hotel (dan) restoran yang kira-kira agak kolaps-kolaps, buatlah kegiatan di sana,” ujar Tito.
3. Memancing sektor wisata untuk tetap hidup

Terlebih, kata Mendagri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat dan memancing sektor swasta untuk hidup.
“Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat (perekonomiannya),” ucap dia.