Rantis Brimob Lindas Ojol, Pemuda Muhammadiyah Dorong Polri Evaluasi

29 Agu 2025, 21:31 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Aksi solidaritas ojol Affan Kurniawan di Mapolda Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Intinya sih...

SOP pengamanan unjuk rasa wajib diperbaiki. SOP harus lebih humanis, persuasif, dan mencegah potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi.
Demonstrasi adalah hak demokratis rakyat. Eskalasi kekerasan harus dihindari, dan demonstrasi harus dikelola secara damai dan penuh tanggung jawab.
DPR harusnya mendengarkan tuntutan masyarakat. Aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan, dan perlu dibuka ruang dialog yang jujur dan transparan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyoroti peristiwa driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob hingga tewas pada Kamis (28/8/2025).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad menilai, Polri perlu melakukan evaluasi internal. Ia menghargai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, perbaikan di tubuh kepolisian tetap harus dilakukan.

“Tragedi ini menunjukkan perlunya langkah lebih jauh berupa proses evaluasi internal yang terbuka, profesional, dan adil di tubuh kepolisian," kata dia dalam keterangannya.

1. SOP pengamanan unjuk rasa wajib diperbaiki

Mobil rantis polisi lindas ojol (Dok Istimewa)

Dzulfikar menegaskan, Standar Operasional Prosedur (SOP) polisi dalam melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa juga wajib diperbaiki.

SOP pengamanan unjuk rasa harus segera diperbaiki agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik. Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan,” tegasnya.

2. Demonstrasi bagian dari hak demokratis rakyat

Demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) sore. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pemuda Muhammadiyah menegaskan, demonstrasi adalah bagian dari hak demokratis rakyat. Oleh karena itu, setiap bentuk eskalasi kekerasan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sipil harus dihindari oleh semua pihak.

Dzulfikar menilai, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi bangsa tentang bagaimana demonstrasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara, harus dikelola secara damai dan penuh tanggung jawab.

“Kami menyampaikan doa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum Affan. Beliau adalah simbol perjuangan jutaan pekerja yang setiap hari menafkahi keluarga dengan penuh ketekunan. Kehilangan ini menjadi duka kita bersama, sekaligus pengingat bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam situasi apa pun,” ujar Dzulfikar.

3. DPR harusnya dengarkan tuntutan masyarakat

Demo mahasiswa di DPR (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan, DPR harusnya bisa mendengarkan tuntutan masyarakat yang melatarbelakangi demonstrasi. Menurut Dzulfikar, aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan.

“DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata,” ujarnya.

Dzulfikar lantas menyerukan agar semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat—mengutamakan komunikasi dan musyawarah.

“Hanya dengan cara ini, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” imbuh dia.