Ilustrasi survei. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Dalam survei tersebut, ada 12 komponen penilaian terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran;
1. Janji politik: 56 persen dengan keterangan, responden melihat janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil. Sementara 43 persen lainnya menilai tidak berhasil sama sekali.
2. Capaian program masih belum efektif: 72 persen dengan keterangan, responden menilai pencapaian program masih buruk sepanjang 1 tahun, di antaranya menilai buruk 43 persen, dan sangat buruk 29 persen.
3. Rencana kebijakan tak sesuai kebutuhan publik: 80 persen dengan keterangan, responden menilai rencana kebijakan tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya menilai buruk 44 persen, sangat buruk 36 persen.
4. Kualitas kepemimpinan di bawah ekspektasi: 64 persen dengan keterangan, responden menilai kepemimpinan publik masih buruk 31 persen, sangat buruk 33 persen.
5. Tata kelola anggaran belum transparan: 81 persen, responden menilai tata kelola anggaran sangat buruk dalam satu tahun terakhir sangat buruk 63 persen, di antaranya buruk 39 persen dan sangat buruk 42 persen.
6. Komunikasi kebijakan belum memuaskan: 91 persen dengan keterangan, responden menilai komunikasi kebijakan selama satu tahun terakhir sangat buruk 63 persen, buruk 28 persen.
7. Penegakan hukum semakin tumpul: 75 persen dengan keterangan, responden menilai kinerja penegakan hukum masih buruk 38 persen dalam satu tahun terakhir, sedangkan lainnya menilai sangat buruk 37 persen.
8. Menteri berkinerja buruk dituntut mundur: 96 persen dengan keterangan, mayoritas responden ingin reshuffle pejabat publik yang berkinerja buruk.
9. Pajak dan pungutan memberatkan masyarkat: 84 persen dengan keterangan, mayoritas respoden merasa bahwa pajak dan pungutan pemerintah saat ini justru memberatkan masyarakat.
10. Bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan harian: 53 persen dengan keterangan, responden menilai bantuan/program ekonomi tidak berpengaruh membantu kebutuhan sehari-hari.
11. Lintas lembaga tak serasi: 58 persen dengan keterangan, responden melihat kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tak efektif.
12. Pemberantasan korupsi belum maksimal: 43 persen dengan keterangan, responden menilai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi selama satu tahun terakhir tidak efektif.
Pada rapor tersebut juga disebutkan elektabilitas Prabowo turut drastis menjadi 36 persen. Kemudian 89 persen responden setuju ada nomenklatur kementerian dipangkas.
