Rektor Paramadina: Ide Presiden Kembali Dipilih MPR Tak Lagi Relevan
Jakarta, IDN Times - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai wacana pemilihan presiden yang kembali dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan UUD 1945 yang asli, dinilai sudah tidak relevan.
Pemilihan presiden melalui MPR dikhawatirkan membuka peluang terciptanya pemimpin tiran. Sebab, di sistem UUD 1945 yang lama, lebih mudah untuk mengendalikan para anggota DPR dan MPR.
"Pada saat ini saja, presiden pun dapat dengan mudah mengendalikan anggota DPR melalui beberapa pemimpin partainya," ujar Didik yang dikutip lewat keterangan tertulis pada Minggu (9/6/2024).
Ia menjelaskan, dulu para pendiri bangsa memilih sistem demokrasi perwakilan karena rakyat yang melek huruf sangat sedikit.
"Pada tahun 1940-an, tingkat literasi melek huruf rakyat Indonesia jauh di bawah 10 persen. Lebih dari 90 persen penduduk tidak mengenyam pendidikan," imbuhnya.
Hal itu menyebabkan mereka tidak paham betul apa itu konsep demokrasi. Didik menyebut upaya untuk kembali ke UUD 1945 yang asli sudah muncul sejak lima tahun lalu. Salah satu pencetus ide tersebut adalah Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
1. Prabowo sempat keluhkan sistem demokrasi Indonesia melelahkan
Dalam pandangan Didik, dorongan agar presiden kembali dipilih oleh MPR bukan tanpa alasan. Demokrasi langsung yang telah dijalankan empat kali justru memperlihatkan ekses negatif. Mulai dari banyaknya politisi yang melanggar aturan main, politik uang hingga praktik politik curang.
Indonesia, kata Didik, sesungguhnya lebih dari dua dekade berhasil menjalankan pemilu presiden secara langsung. Bahkan, di dunia internasional, Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
"Tetapi, presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa demokrasi langsung ini melelahkan," kata Didik.
Sampai saat ini belum ada kelanjutan dan aksi secara politik di MPR. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyatakan belum ada pembicaraan dari parpol terkait amandemen UUD 1945 yang menyangkut pemilihan presiden.
"Jadi, kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya sudah crosscheck, bahwa ternyata parpol-parpol belum diajak berbicara. Jadi, baru sebatas wacana saja," ujar Dasco di Jakarta pada 7 Juni 2024 lalu.