Respons Anies Usai Disentil Dahnil soal Kepala Daerah Bukan Oposisi

27 Jul 2024, 23:59 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ketika menerima dukungan dari ormas Bang Japar, 20 Juli 2024. (Dokumentasi media Anies Baswedan)

Intinya sih...

Anies Baswedan merespons sindiran Dahnil Anzar Simanjuntak terkait sikapnya yang disebut sengaja mengaku jadi kubu oposisi untuk bisa meraih jabatan.
Sindiran Dahnil menyebut jabatan kepala daerah bukan jabatan oposisi, melainkan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Elektabilitas Anies di Jakarta unggul jauh dibandingkan sejumlah nama lain menurut hasil survei terbaru oleh Indikator Politik Indonesia (IPI).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespons sindiran yang disampaikan oleh politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait sikapnya yang disebut sengaja mengaku jadi kubu oposisi cuma untuk bisa meraih jabatan. Pandangan itu disampaikan oleh Dahnil dalam akun media sosialnya pada 25 Juli 2024 lalu.

Meskipun di dalam cuitan itu, pria yang juga menjadi juru bicara Prabowo tersebut tidak secara terang-terangan menyebut nama Anies. Tetapi, ia memuji sikap yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memilih sikap untuk berada di luar pemerintahan pascapilpres.

"Jadi, pada dasarnya, kita semua ingin agar peran dan amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik. Kita semua lihat perjalanan nanti. Bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada, maka akan kami jalankan di pilkada," ujar Anies di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Ia tak menampik dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu, salah satu partai pengusungnya adalah Partai Gerindra. Selain itu, Anies juga didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Prabowo pun ikut hadir dalam pelantikan Anies di Istana Kepresidenan.

Meski berseberangan di Pilpres 2024, tetapi Anies mengaku masih membuka komunikasi dengan parpol-parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM). "Komunikasi berjalan intensif. Kami (merasa) guyub kok. Kami ngobrol dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan di partai-partai lain, termasuk teman di unsur di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," imbuhnya.

1. Dahnil sentil wanti-wanti kepala daerah bukan jabatan oposisi

Cuitan Dahnil Anzar Simanjuntak soal sentilan kepala daerah yang bercita rasa oposisi. (Tangkapan layar X)

Sindiran Dahnil itu disampaikan di platform X pada 25 Juli 2024 lalu. Ia mewanti-wanti bahwa jabatan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota bukan jabatan oposisi. Jabatan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Fatsoennya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota dan bupati yang memahami soal ini. Sehingga, pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk menuju ke Indonesia yang lebih maju," demikian cuitan Dahnil yang dikutip pada hari ini.

Ia melanjutkan, ada beberapa pihak yang ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut untuk dijadikan panggung politik. Individu yang disindir Dahnil menggunakan pencitraan asal beda dari pemerintah pusat.

"Tujuannya untuk menapaki anak tangga jabatan politik berikutnya. Lupa pada fokus dan upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintah pusat dalam hal ini presiden," katanya.

Ia juga menggarisbawahi oposisi terbaik yaitu berada di parlemen atau di luar pemerintahan melalui masyarakat sipil. Dahnil tidak menyebut individu yang dimaksud. Tetapi, ia kemudian membandingkan sikap politik yang ditempuh oleh Ganjar dan Mahfud.

2. Dahnil mengaku kagum dengan sikap yang ditempuh Ganjar dan Mahfud

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Di cuitan lainnya, Dahnil memuji sikap yang ditempuh oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sejak awal sudah menyatakan berada di luar pemerintahan pascakalah di pilpres Februari lalu. "Mereka tidak merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran," kata Dahnil.

Ketika cuitan itu direspons oleh warganet bahwa sikap serupa juga ditempuh oleh Prabowo pada 2019 lalu, Dahnil menepisnya. Bila melihat situasi lima tahun lalu, banyak pendukung Prabowo yang kecewa mengapa akhirnya ikut bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi. Prabowo pun juga menjanjikan keberlanjutan dalam kampanye pilpres lalu.

"Beda jauh (sikap Prabowo). Beliau telah lebih dari 10 tahun jadi oposisi dan diminta bergabung untuk membantu. Beliau tidak pernah menusuk dan menjelek-jelekan orang yang membantu Beliau. Beda jauh, jauh banget," ujarnya.

Ia juga kembali menegaskan alasan Prabowo dulu bersedia bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi demi menjaga persatuan. "Sementara, dia tidak pernah beroposisi dan konsisten berburu jabatan, tapi malah sok ngomong oposisi," imbuhnya.

3. Elektabilitas Anies melesat di survei Indikator Politik Indonesia

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. (IDN Times/Amir Faisol)

Meski disentil oleh Dahnil, tetapi elektabilitas Anies di Jakarta unggul jauh dibandingkan sejumlah nama lain. Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI).

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, dalam simulasi top of mind (terbuka), Anies unggul telak dengan elektabilitas 39,7 persen. Ia menjelaskan, simulasi top of mind artinya responden diberikan kebebasan secara terbuka, untuk memilih siapa kandidat cagub yang didukung.

"Ini menarik, dalam simulasi top of mind, yang tidak memberikan jawaban secara spontan cuma 16 persen, artinya relatif kecil. Ini berarti sebagian besar warga di Jakarta sudah punya pilihan secara spontan dan terbuka. Ini menarik, padahal pemilunya masih sekitar tiga bulan, calon belum ditetapkan KPU, tapi warga punya preferensi," ujar Burhanuddin ketika memberikan keterangan pers virtual pada 25 Juli 2024 lalu.

"Hampir 40 persen, tepatnya 39,7 persen itu memilih Anies Baswedan," sambung Burhanuddin.

Fenomena tersebut menunjukkan Anies punya basis pemilih kuat dan mengakar. Masyarakat langsung memilih Anies tanpa disodorkan kandidat di Pilkada 2024 dalam simulasi.

"Ini bisa kita sebut sebagai strong voters karena mereka bisa menyebut nama cagub tanpa kami brief nama-nama yang akan maju," tuturnya.

Sementara, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menempati posisi kedua dengan meraih elektabilitas 23,8 persen. Posisi kader PDIP itu jauh mengungguli Ridwan Kamil yang cuma mendapat 13,1 persen.