Respons Benny Wenda, Dave Laksono: Seharusnya Dia Serahkan Diri ke RI

14 Jan 2023, 10:08 WIB

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR Dave Laksono mengaku heran dengan permintaan dari pemimpin United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda agar pemerintah segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe. Politikus Partai Golkar itu menilai Benny tidak berhak mendesak Pemerintah Indonesia melakukan sesuatu. Menurutnya, sejak awal Benny dan organisasi yang dipimpinnya telah menyebabkan perpecahan di Papua.

"Benny Wenda kan jelas-jelas adalah lawan dari pemerintah. Mereka mendorong untuk terjadinya perpecahan, kenapa kok tiba-tiba bisa minta-minta ke pemerintah?" tanya Dave di kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/1/2023).

Alih-alih mendesak pemerintah untuk melepas Lukas, Dave justru mendorong Benny segera kembali ke Tanah Air dan menyerahkan diri. "Dia jelas-jelas adalah pelaku utama dari kekacauan yang ada di Indonesia. Jadi, jangan meminta tetapi seharusnya menyerahkan diri untuk diproses hukum," tutur dia.

Ia kembali mengutip pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta kepada Panglima TNI baru agar bertindak tegas terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Tentu kepada mereka yang jelas-jelas angkat senjata, ya harus bertindak tegas dan harus diberantas," ujarnya.

Menurut Dave, OPM sulit diberantas lantaran menggunakan warga Papua sebagai tameng untuk berlindung. Kini, mereka semakin gencar menembaki tentara hingga membakar sekolah serta puskesmas.

"Akibatnya yang dirugikan masyarakat umum," katanya.

Mengapa Benny tiba-tiba bersuara terkait kasus Lukas Enembe?

1. Benny klaim Lukas ditangkap lantaran kerap mengkritik pemerintah pusat

Cuitan Benny Wenda yang menyebut hidup Gubernur Lukas Enembe dalam bahaya selama ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (www.twitter.com/@BennyWenda)

Sementara, di cuitan terbarunya pada Jumat (13/1/2023), Benny menyebut Lukas ditangkap oleh KPK lantaran sikapnya yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Benny menyebut pemerintah sebagai penjajah lantaran sejak dulu meyakini Papua dijajah oleh Indonesia dan berhak untuk merdeka.

"Dia menentang pemekaran Papua Barat menjadi provinsi baru. Ini merupakan taktik penguasa untuk memecah belah dan mencuri sumber daya alam kami," kata Benny.

Namun, klaim Benny itu langsung dimentahkan oleh warganet. Mereka melampirkan tautan pemberitaan yang menyebut justru Lukas yang mengusulkan agar Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat.

Usul itu disampaikan oleh Lukas pada Juni 2022 lalu saat mengikuti rapat khusus terbatas soal isu-isu di Papua. Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kalau mau dimekarkan, pasti diikuti kemauan bersatu, bagaimanapun membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemendagri, Juni 2022 lalu.

2. Pemerintah tak akan ambil pusing permintaan Benny Wenda

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, Benny Wenda sebaiknya tidak usah ikut campur terkait penahanan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud mengatakan, isu dugaan rasuah yang dilakukan oleh Lukas murni merupakan penegakan hukum.

"Gak ada. Gak (usah) ikut-ikutan Benny Wenda," ungkap Mahfud di Istana Kepresidenan, pada Jumat (13/1/2023).

Lukas akhirnya ditangkap pada Rabu, (11/1/2023) lalu di Papua oleh KPK. Politikus Partai Demokrat itu akhirnya ditangkap lantaran kerap mangkir dari pemanggilan komisi antirasuah dengan alasan sakit. KPK juga curiga dia akan melarikan diri.

Tetapi, tiba-tiba Benny menulis cuitan di akun media sosialnya supaya pemerintah segera membebaskan Lukas. Ia juga menyebut tuduhan Lukas telah melakukan korupsi adalah hal yang keliru.

"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe, yang telah ditahan karena tuduhan korupsi yang keliru. Gubernur Enembe dalam keadaan lumpuh dan membutuhkan perhatian medis yang darurat. Saat ia ditahan oleh otoritas Indonesia, nyawanya dalam keadaan bahaya," demikian cuit Benny dalam Bahasa Inggris pada Rabu lalu.

Benny sendiri diketahui merupakan warga Papua yang mengajukan suaka politik ke Inggris dan dikabulkan oleh otoritas setempat pada 2002 lalu. Stasiun berita BBC pada 2019 lalu melaporkan, Benny bersama sang istri, Maria, dan enam anaknya bermukim di Kota Oxford.

3. Pemerintah gunakan strategi hitung nasi bungkus sebelum tangkap Lukas Enembe

Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (11/1/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Lebih lanjut, Mahfud mengaku sudah ogah mengomentari pernyataan Benny Wenda. Menurutnya, kasus yang menyeret nama Lukas sudah disidik sejak lama. Proses hukumnya terus tertunda lantaran ia kerap berdalih sakit.

"Kami (pemerintah) malah dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya. Ya, kami akan selidiki seberapa besar sih (pengikut Lukas)," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mula-mula, kata dia, pendukung Lukas yang berunjuk rasa dan memprotes mencapai ribuan orang. Pemerintah pun membiarkan.

Namun, akhirnya jumlah pendukungnya terus menurun hingga angkanya berada di bawah 100. Ia mengetahui data itu dari menghitung jumlah nasi bungkus yang dibeli pihak Lukas bagi para pendukungnya.

"Bagaimana cara menghitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus. Berapa yang dia kasih untuk orang. Setiap hari ternyata turun berarti setiap hari pengikutnya makin gak ada. Sekarang pun kondisi di Papua sudah kondusif," tutur dia lagi.