Respons Benny Wenda, Dave Laksono: Seharusnya Dia Serahkan Diri ke RI
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I DPR Dave Laksono mengaku heran dengan permintaan dari pemimpin United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda agar pemerintah segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe. Politikus Partai Golkar itu menilai Benny tidak berhak mendesak Pemerintah Indonesia melakukan sesuatu. Menurutnya, sejak awal Benny dan organisasi yang dipimpinnya telah menyebabkan perpecahan di Papua.
"Benny Wenda kan jelas-jelas adalah lawan dari pemerintah. Mereka mendorong untuk terjadinya perpecahan, kenapa kok tiba-tiba bisa minta-minta ke pemerintah?" tanya Dave di kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/1/2023).
Alih-alih mendesak pemerintah untuk melepas Lukas, Dave justru mendorong Benny segera kembali ke Tanah Air dan menyerahkan diri. "Dia jelas-jelas adalah pelaku utama dari kekacauan yang ada di Indonesia. Jadi, jangan meminta tetapi seharusnya menyerahkan diri untuk diproses hukum," tutur dia.
Ia kembali mengutip pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta kepada Panglima TNI baru agar bertindak tegas terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Tentu kepada mereka yang jelas-jelas angkat senjata, ya harus bertindak tegas dan harus diberantas," ujarnya.
Menurut Dave, OPM sulit diberantas lantaran menggunakan warga Papua sebagai tameng untuk berlindung. Kini, mereka semakin gencar menembaki tentara hingga membakar sekolah serta puskesmas.
"Akibatnya yang dirugikan masyarakat umum," katanya.
Mengapa Benny tiba-tiba bersuara terkait kasus Lukas Enembe?
1. Benny klaim Lukas ditangkap lantaran kerap mengkritik pemerintah pusat
Sementara, di cuitan terbarunya pada Jumat (13/1/2023), Benny menyebut Lukas ditangkap oleh KPK lantaran sikapnya yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Benny menyebut pemerintah sebagai penjajah lantaran sejak dulu meyakini Papua dijajah oleh Indonesia dan berhak untuk merdeka.
"Dia menentang pemekaran Papua Barat menjadi provinsi baru. Ini merupakan taktik penguasa untuk memecah belah dan mencuri sumber daya alam kami," kata Benny.
Namun, klaim Benny itu langsung dimentahkan oleh warganet. Mereka melampirkan tautan pemberitaan yang menyebut justru Lukas yang mengusulkan agar Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat.
Usul itu disampaikan oleh Lukas pada Juni 2022 lalu saat mengikuti rapat khusus terbatas soal isu-isu di Papua. Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kalau mau dimekarkan, pasti diikuti kemauan bersatu, bagaimanapun membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemendagri, Juni 2022 lalu.