Respons Temuan Ombudsman, KPK: Kami Tak Tunduk Pada Lembaga Apapun

Di sisi lain, Nurul menegaskan bahwa komisi antirasuah independen dalam menjalankan tugasnya. KPK, kata dia, tidak tunduk pada lembaga apapun seperti yang dimuat di dalam UU-nya yang telah direvisi.  

"KPK memang dalam rumpun eksekutif tapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak tunduk pada lembaga apa pun, KPK independen, kami tidak ada di bawah institusi lembaga apa pun di Republik Indonesia ini," ujar Nurul. 

Ia pun meminta publik untuk menanyakan balik kepada Ombudsman solusi bila KPK tak bersedia mematuhi rekomendasi mereka. "Silakan tanyakan kepada ORI solusinya seperti apa," katanya lagi. 

Sementara itu, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa menghukum KPK bila lembaga antikorupsi itu tak taat pada rekomendasi Ombudsman. KPK diberi waktu 30 hari untuk mengikuti saran perbaikan dari Ombusman soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai.

"Setelah 30 hari Ombudsman akan melakukan resolusi dalam 60 hari, kalau gak diselesaikan Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi di mana rekomendasi ini hasil akhir yang disampaikan pada Presiden dan DPR. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tertinggi tentu bisa mengambil tindakan hukum," ujar Najih ketika berbicara di program Aiman yang tayang di stasiun Kompas TV pada 2 Agustus 2021 lalu. 

Ia menambahkan, bila Presiden Jokowi tak mengambil tindakan tegas maka kebijakan serupa juga bisa ditempuh oleh DPR. Namun, jika kedua institusi itu tak mengambil tindakan tegas, maka Ombudsman akan menyampaikannya pada publik.

"Kami akan sampaikan pada masyarakat bahwa ada penyelenggara negara yang tak taat hukum, silakan nilai sendiri baik secara ketatanegaraan, secara politik," tutur dia lagi. 

Sebelumnya, melalui jumpa pers, Ombudsman menyebut ada tiga maladministrasi yang mereka temukan terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Penelususan dilakukan menyusul dugaan para pegawai komisi antirasuah tentang proses TWK yang dipenuhi keganjilan.

"Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kami fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK," ujar Najih pada 21 Juli 2021 lalu. 

Hasil temuan Ombudsman itu diteruskan kepada pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Jokowi.