Retreat Kepala Daerah Dinilai Langgar Reformasi, Ada Re-militerisasi

28 Feb 2025, 18:09 WIB

Lia Hutasoit

Wapres Gibran beri pembekalan di retreat Akmil Magelang. (Dok. Kemendagri)

Intinya sih...

Koalisi Sipil Antikorupsi menyoroti retreat kepala daerah di Magelang sebagai re-militarisasi dan konsolidasi kekuasaan, melaporkan dugaan penyimpangan anggaran ke KPK.
Ada rencana pemerintah untuk memperluas model konsolidasi ke hakim agung, diduga ada agenda terselubung untuk mengontrol kebijakan dari atas.
Peneliti PBHI, Annisa Azzahra, menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti retreat kepala daerah di Magelang, yang dinilai sebagai bentuk re-militarisasi dan konsolidasi kekuasaan. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam kegiatan ini ke KPK. Perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Ahmad Sajali menilai, program ini berlawanan dengan semangat reformasi.

"Kami menyatakan bahwa rentreat atau konsolidasi antara kepala daerah di tingkatan provinsi maupun kota/kabupaten merupakan bentuk-bentuk yang meninggalkan semangat-semangat reformasi gitu. Pertama tentu ini bentuk re-militerisasi, karena secara geografis lokasinya berada di pos-pos militer yang sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut dulu Orde Baru gitu ya," kata dia di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

1. Diduga sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan

Retreat kepala daerah di Akmil Magelang (Dok: Pemprov Sumsel)

Tak hanya itu, Sajali juga mengkritik rencana pemerintah yang ingin memperluas model konsolidasi ini ke hakim agung. Koalisi masyarakat anti korupsi menduga, ini bukan sekadar pembinaan kepala daerah, tetapi ada agenda terselubung untuk mengontrol kebijakan dari atas.

"Juga ada rencana untuk mengumpulkan hakim agung dan sebagainya, itu juga merupakan bentuk-bentuk untuk konsolidasi kekuasaan yang sebenarnya tujuannya atau objektifnya itu bertentangan dengan keperluan-keperluan atau kepentingan rakyat," katanya.

2. Anggaran yang digunakan dinilai tidak sesuai ketentuan

Presiden Prabowo Subianto salat Jumat di tenda retreat kepala daerah di Akmil Magelang (dok. Sekretariat Presiden)

Peneliti PBHI, Annisa Azzahra, menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.

Menurutnya, anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dia mengungkapkan, biaya retreat ini diduga dibebankan ke APBD, padahal harusnya ditanggung APBN.

"Sehingga celah besar sekitar Rp6 miliar itu ternyata di-cover APBD, di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhir ada pengalihan dana secara tidak sah," katanya

3. Mengingatkan KPK untuk menyalakan fungsinya

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Hari ini Koalisi mendesak KPK untuk segera turun tangan mengusut dugaan adanya korupsi dalam kegiatan retreat ini, karena dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Mereka menegaskan, lembaga antikorupsi harus kembali pada mandat awalnya untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan anggaran publik.

"Jadi kita juga mengingatkan KPK untuk menyalakan fungsinya, karena KPK juga merupakan buah hasil anak kandung dari reformasi untuk bisa memberantas KKN yang juga lahir di tahun 2000-an awal, untuk bisa melaksanakan mandatnya, untuk bisa memeriksa bahwa program-program dengan dana besar di tengah klaim-klaim efisiensi dari pemerintah harus bisa diusut tuntas," kata Sajali.

Pasalnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil lainnya, kata dia, melihat tender dan syarat-syarat untuk bisa membuat program terlaksana agar akuntabel dan transparan, tidak terlaksana di program retreat kepala daerah ini.