Koalisi Sipil Laporkan Retret Kepala Daerah ke KPK, Diduga Ada Korupsi
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer atau akmil Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung 21-28 Februari 2025 ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan ini menyoroti adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan retret, yang digelar di Magelang.
Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Kita menduga, bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tidak ada nuansa semi-militernya," kata dia di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Dia mengatakan, dari penelitian yang dilakukan ditemukan kejanggalan dalam penunjukan PT Lemba Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara. Feri menjelaskan, perusahaan ini baru berdiri tetapi langsung dipercaya menangani proyek berskala nasional.
Sementara itu, perwakilan dari PBHI, Annisa Azahra menegaskan, anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dia mengungkapkan, biaya retret ini dibebankan ke APBD, padahal harusnya ditanggung APBN.
"Sehingga celah besar sekitar Rp6 miliar itu ternyata di-cover APBD, di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhir ada pengalihan dana secara tidak sah," katanya.
Laporan ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Dugaan bahwa dana publik disalahgunakan untuk kepentingan politik semakin menguat dengan ditemukannya keterlibatan kader Gerindra di dalam PT LTI.
"Anggaran sebesar Rp11 miliar dikeluarkan untuk retreat ini di tengah kita sedang adanya efisiensi anggaran, dan juga berbagai kementerian, lembaga harus susah-susahan saat ini gitu kan," katanya.
