Pemerintah Indonesia–Uni Eropa sepakat perkuat perlindungan perempuan dan anak di ruang digital
Pemerintah dorong gerakan nasional antikekerasan sebagai upaya terpadu
Uni Eropa dorong solidaritas global tangani kekerasan digital berbasis gender
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia bersama Uni Eropa menggelar Cycling Tour kampanye “16 Days of Global Activism Against Gender-Based Digital Violence”, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan bersepeda sepanjang 10 km dari IRTI Monas menuju One Satrio ini, menjadi simbol komitmen kedua pihak dalam menghentikan kekerasan digital berbasis gender.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum atau yang akrab disapa Lisa, menegaskan perlindungan pada perempuan dan anak perlu diperkuat tidak hanya di ruang sosial maupun digital, tetapi juga dalam kondisi bencana yang kembali terjadi di berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Lisa mengajak seluruh peserta mengheningkan cipta bagi para korban bencana di Sumatra dan Jawa Barat. Ia menekankan setiap peristiwa bencana selalu menunjukkan tingginya kerentanan perempuan dan anak, termasuk meningkatnya ancaman kekerasan digital saat situasi darurat.
“Setiap bencana selalu menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, bukan hanya terhadap kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan digital. Dalam situasi krisis, risiko eksploitasi, perundungan, dan pelecehan meningkat, termasuk di ruang daring,” ujar Lisa.
Lisa menerangkan pemerintah tengah menggiatkan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban secara terintegrasi.
Gerakan ini, kata Lisa, dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, institusi pendidikan, masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional seperti Uni Eropa.
“Gerakan ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama. Perlindungan perempuan dan anak harus hadir dalam situasi damai maupun saat bencana, baik di ruang fisik maupun ruang digital,” tegasnya.
Sementara, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menekankan kerja sama antarnegara sangat penting untuk mengatasi kekerasan digital terhadap perempuan dan anak, sebuah persoalan global yang semakin terlihat, terutama saat bencana atau keadaan darurat kemanusiaan terjadi.
“Setiap kayuhan pedal mewakili komitmen untuk bertindak untuk menumbuhkan rasa hormat, memastikan ekosistem digital yang aman, dan mendengarkan aspirasi perempuan secara online maupun offline. Kami bangga dengan terjalinnya kerja sama erat antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi tantangan bersama,” ujar Chaibi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya advokasi yang lebih luas. Pada hari sebelumnya, para ahli berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk berbagi pemikiran mengenai kekerasan digital berbasis gender, sekaligus memperkuat peran mahasiswa dan calon praktisi hukum dalam menangani isu tersebut.
Kemenko PMK menegaskan kerja sama internasional ini menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak, terutama di tengah meningkatnya frekuensi bencana yang menghadirkan berbagai risiko tambahan, termasuk ancaman di ruang digital. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat solidaritas, meningkatkan literasi digital, serta mewujudkan ruang daring yang aman, inklusif, dan beretika.
Acara tersebut dihadiri perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, delegasi Uni Eropa, negara-negara anggota UE, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas Bike to Work Indonesia. Sekitar 300 peserta ikut serta dengan bersepeda sambil membawa bendera bertuliskan “Unite to End Digital Violence against All Women and Girls” sebagai simbol komitmen lintas negara dalam melawan kekerasan digital.