Ribut Tambang Buat Kursi Ketum PBNU Gus Yahya Digoyang

Ketegangan semakin nyata oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar dengan mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan Charles Holland Taylor dari posisinya sebagai Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU bidang Urusan Internasional.

Surat pemberhentian tersebut diedarkan ke seluruh jaringan struktur NU mulai dari tingkat wilayah hingga cabang istimewa di luar negeri. Keputusan ini diklaim sebagai tindak lanjut dari rapat Syuriyah sebelumnya dan merujuk pada Anggaran Rumah Tangga organisasi.

"Kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional," demikian petikan surat edaran Miftachul Akhyar

Merespons guncangan di pusat, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia langsung merapatkan barisan. Pertemuan koordinasi digelar secara maraton di Hotel Novotel Surabaya pada Sabtu (22/11/2025) malam hingga Minggu dini hari. Hasilnya, para pengurus wilayah pasang badan dan menolak opsi kemunduran Gus Yahya.

Gus Yahya yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut menyatakan, aspirasi arus bawah menginginkan dirinya tetap bertahan hingga akhir masa jabatan. Menurutnya, para pengurus wilayah merasa memiliki tanggung jawab moral karena merekalah yang memilihnya saat Muktamar ke-34 di Lampung.

"Mereka mengatakan tidak mau saya mundur. Mereka khawatir saya mundur. Karena mereka dulu memilih saya, mereka akan kecewa kalau saya mundur," ujar Gus Yahya, Minggu (23/11/2025).

Dengan dukungan penuh dari daerah, Gus Yahya menegaskan pendiriannya untuk tidak melepaskan jabatan Ketua Umum PBNU. Ia merasa tidak ada dasar yang kuat yang mengharuskannya mundur di tengah jalan.

"Saya katakan, kalau saya tidak terbesit sama sekali (untuk mundur). Karena gak ada alasan untuk itu," ucap dia.

Gus Yahya juga menjelaskan, pertemuan dengan para ketua PWNU tersebut dimanfaatkan untuk meluruskan berbagai isu miring yang beredar. Tujuannya agar para pengurus di daerah mendapatkan informasi yang jernih dan tidak termakan kabar burung.

"Saya persilakan. Saya hanya menyampaikan penjelasan-penjelasan supaya pemahaman mereka utuh dan tidak hanya dituntun oleh rumor apalagi oleh fitnah-fitnah," kata dia.

Tak hanya di Surabaya, manuver untuk mempertahankan status quo juga terjadi di Jakarta. Puluhan kiai berkumpul dalam forum Silaturahmi Alim Ulama di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025). Forum ini menyepakati agar kepemimpinan Gus Yahya terus berjalan hingga Muktamar berikutnya.

Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, menekankan, tidak boleh ada proses pemakzulan di tengah jalan. Seluruh peserta pertemuan sepakat untuk menjaga keutuhan kepengurusan.

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata Ahmad Said.

Ia memastikan struktur PBNU di bawah komando Gus Yahya akan tetap solid. Menurutnya, pergantian kepemimpinan hanya sah jika dilakukan melalui forum tertinggi organisasi.

"Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, ketua umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengingatkan agar segala bentuk komunikasi publik terkait organisasi harus berlandaskan aturan main yang berlaku di NU.

"Jadi statement-statement atau pun artikulasi-artikulasi, baik lisan maupun tertulis dari siapa pun itu, semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi," tutur Gus Yahya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada para ulama sepuh. Gus Ipul juga diisukan tak akur dengan Gus Yahya.

"Sekali lagi di sini saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yg akan diselesaikan dengan cara-cara ulama ya tentu kita harapkan semua ikut bersabar tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi, tunggu pengumuman resmi. Karena namanya Nahdlatul Ulama, yang memimpin adalah para ulama, para ulama akan mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai agama, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah untuk itu saya berharap semua bersabar dan tidak beropini," ujar Gus Ipul, Senin (24/11/2025).

Gus Ipul juga mengimbau pengurus di daerah untuk mematuhi hierarki organisasi, khususnya otoritas yang dimiliki oleh jajaran Syuriyah.

"Itu salah satunya, nanti yang akan memberikan penjelasan lebih detail jajaran suriyah, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Prinsipnya sekali lagi, saya minta ke PW dan PC, benar-benar bersabar tetap berada pada frekuensinya mengikuti perkembangan yang official dan yang penting, kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai AD/ART, yg memiliki otoritas itu jajaran Suriyah PBNU, yakni Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Semuanya kita mengikuti saya juga tidak berkomentar terlalu banyak," ujar dia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan analisis tajam terkait konflik ini. Sebagai tokoh yang memiliki akar kuat di NU, Mahfud melihat situasi ini sangat memprihatinkan.

"Iya, saya mengikuti itu dengan seksama karena saya punya keterikatan batin dengan NU meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural ya, bukan lagi (struktural), saya pernah struktural dulu, tetapi sekarang saya kultural orang luar gitu," kata Mahfud di kanal YouTube pribadinya.

Mahfud enggan masuk terlalu dalam ke ranah internal, namun ia menyoroti alasan-alasan yang tertuang dalam dokumen pemberhentian tersebut.

"Menurut saya, saya tidak perlu mencampuri masalahnya karena alasan-alasan tuh sudah ditulis cukup jelas dan itu menjadi alasan misalnya karena mendukung apa? Mengundang orang Israel, pendukung-pendukung Israel yang menyetujui serangan ke Gaza itu berceramah di NU dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada masalah keuangan dan sebagainya," ucap dia.

Namun, ia menyayangkan konflik terbuka ini terjadi. Menurut Mahfud, ketegangan timbul karena Gus Yahya merasa memiliki legitimasi dari Muktamar, sementara keputusan pemecatan baru sebatas di tingkat pengurus harian Syuriyah.

"Saya tidak ikut mencampuri itu. Tapi persoalannya sekarang ini tidak bagus bagi NU. Karena begini, Mas Yahya Staquf itu menolak pemberhentian itu, karena katanya dia dipilih oleh muktamar. Nah, sementara secara administratif juga keputusan surat itu baru keputusan harian. pengurus harian ya dan baru ditandatangani oleh Kiai Miftah ya," jelas Mahfud.

Meski Rais Aam memiliki posisi tinggi, Mahfud mengingatkan bahwa wewenangnya kini dibatasi oleh aturan organisasi, berbeda dengan era pendiri NU.

"Meskipun di dalam tradisi NU di awal tradisi awal NU, Rais 'Aam itu seperti Rais Akbar, zaman kiai Hasyim Asy'ari, Punya hak veto, tetapi sekarang, Rais 'Aam itu ya dibatasi oleh ADRT juga dalam membuat tanda tangan, membuat apa gitu. Nah, sementara kalau misalnya Pak Yahya itu mau dengan rela menerima itu masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan itu kan akan ada masalah hukum," urainya.

Secara blak-blakan, Mahfud MD mengungkapkan, pemicu utama keributan ini adalah perebutan pengelolaan tambang. Ia merasa malu melihat organisasi keagamaan ribut soal materi.

"Nah, oleh sebab itu saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak saya. hanya ingin NU ini selamat, malu kita. Apalagi isunya kan soal tambang ya," ucap Mahfud.

"Saya sudah bicara ke dalam itu asal mulanya soal soal pengelolaan tambang. Oke. Itu konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba Katib Aam. Katib Aam itu Sekjen. Katib Aam Syuriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah, Kiai Said ini. Nah, ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga gak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah, kan akan macet," sambungnya.

Mahfud mengenang ironi sejarah. Dulu, NU dan Muhammadiyah bersatu menggugat pengelolaan migas yang korup ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, justru ribut karena berebut jatah mengelola tambang.

"Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang kan gitu kan. Dulu mereka gak mau ngelola tambang tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah, sekarang ribut harusnya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu sudahlah siapa yang mengelola sudah disepakati bersama. Lalu kalau ada apa silakan diatur gitu tapi NU-nya ini diselamatkan," ujar dia.

Mahfud berharap pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, tidak gegabah mengambil sikap agar tidak memperkeruh suasana. Ia khawatir perpecahan di NU akan berdampak luas pada stabilitas umat dan negara.

"Sehingga saya berharap juga agar Kementerian Hukum, itu hati-hati dalam menyikapi ini. Jangan bicara apapun dulu. sekarang nanti terlanjur memihak yang satu kira-kira jangan terlibat lihat perkembangannya dulu hati-hati jangan sampai membuat situasi semakin parah kasihanlah NU ini kan pilar ya pilar NKRI lah, pilar wasatiah Islam sama dengan Muhammadiyah," imbaunya.

Mahfud menyarankan jalan islah atau damai, mengingat masa jabatan kepengurusan saat ini tinggal menyisakan waktu yang singkat.

"Sehingga kalau ini rusak ini kegoncangan-kegoncangan di kalangan umat hubungan antara Islam dan negara dan rugi besar. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan. Sebaiknya segera diselesaikan. Kalau saya, Islah saja, kan tinggal setahun kan. Besok akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 itu mereka sudah harus muktamar lagi kok sesuai amanat muktamar Lampung," imbuhnya.