Rumahnya Digeledah KPK, Sofyan Mengaku Masih Jadi Saksi

16 Jul 2018, 20:40 WIB

ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir mengatakan hingga saat ini statusnya masih sebagai saksi dalam kasus korupsi Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Riau yang melibatkan satu anggota DPR, Eni Saragih dan pengusaha Johannes Budi Sutrisno Kotjo. Ia mengaku ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediamannya pada Minggu kemarin, Sofyan sedang tidak berada di rumah.

"Waktu penyidik (KPK) datang ya saya kaget," ujar Sofyan kepada media ketika memberikan keterangan pers Senin (16/7).

Pria yang menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2014 itu mengaku kooperatif saat rumahnya digeledah oleh lembaga anti rasuah. Ia malah menunjukkan ruangan di mana para penyidik bisa menemukan dokumen yang mereka butuhkan.

Lalu, apa status hukum yang saat ini tengah disandang oleh Sofyan, mengingat kediaman pribadinya di area Bendungan Hilir, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin?

1. Sofyan mengaku dokumen yang diambil dari rumahnya terkait proyek PLTU Riau

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada Minggu kemarin, penyidik lembaga anti rasuah menemukan beberapa dokumen terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Riau. Selain itu, mereka juga mengambil rekaman kamera CCTV yang dipasang di kediaman Sofyan. Semua dokumen itu dimasukan ke dalam tiga koper dan langsung dibawa penyidik KPK ke mobil.

Lalu, apa sudah menjadi kebiasaan bagi Sofyan membawa pulang dokumen terkait proyek tertentu. Sofyan gak menampik ada dokumen-dokumen di kediamannya. Tetapi, itu pun sifatnya gak rahasia.

"Dokumen terkait kerjaan itu sebenarnya adanya di kantor, tetapi kadang-kadang saya diberikan salinannya untuk saya tanda tangani. Karena kan gak setiap waktu saya sempat membaca. Dokumen-dokumen itu termasuk hal-hal yang sangat umum yang bisa didapat secara terbuka, misalnya proposal dan itu sifatnya gak rahasia," ujar Sofyan di kantor PLN.

Selain itu, ada pula dokumen berupa surat dan perlu ditandatangani oleh dia. Kemudian, ada pula dokumen berupa laporan berupa operasional PLN yang perlu ia baca secara menyeluruh.

"Sebab, kalau dibaca di kantor kan makan waktu, nantinya malah gak kerja," kata dia lagi.

Namun, ia mengatakan penyidik KPK bekerja sangat profesional. Sebab, yang mereka ambil hanya yang berkaitan dengan proyek PLTU-Riau.

"Yang tidak berkaitan ya tidak diambil," kata pria yang sempat menjabat sebagai Dirut BRI tersebut.

2. Sofyan menyebut status hukumnya saat ini masih sebagai saksi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Kendati kediamannya sudah digeledah, namun Sofyan membantah status hukumnya sudah dijadikan sebagai tersangka. Ia menegaskan masih sebagai saksi dari kasus suap PLTU Riau.

"Status hukumnya ya masih saksi lah," kata dia.

Ia pun mengaku siap dimintai keterangan dan akan bersikap kooperatif terhadap lembaga anti rasuah.

"Tentu sebagai tuan rumah, saya akan membantu KPK dengan memberikan informasi terkait proyek Riau 1 serta dokumen-dokumen terkait objek," katanya hari ini.

3. Sofyan yakin PLN tidak ikut menerima suap dari pihak swasta

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ketika ditanya media, Sofyan yakin PLN gak ikut menerima uang suap dari pihak swasta. Informasi dari KPK, anggota DPR dari komisi VII, Eni Saragih menerima uang dari pengusaha Johannes dengan total Rp 4,8 miliar. Uang itu diberikan sejak periode Desember 2017 hingga 13 Juli 2018. Dana tersebut diberikan oleh asisten Johannes ke staf atau keluarga Eni.

"Ya, kita gak ada (memberikan) suap-suapan lah. Kan bukan lagi nikah," kata Sofyan.

Kalau pun ada uang suap yang ditujukan ke perusahaan konsorsium dalam proyek PLTU Riau tersebut, Sofyan mengaku tidak tahu.

"Ya mana saya tahu, kan bukan saya yang menyuap," tutur dia.