Safenet: 1,3 Miliar Data Pribadi Bocor Tanggung Jawab Siapa?

09 Sep 2022, 19:31 WIB

Ilustrasi peretas (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini tengah disorot terkait kabar kebocoran 1,3 miliar data kartu registrasi SIM prabayar. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kebocoran data paling besar di Asia. Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan kebocoran data pribadi ini?

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto, mengungkapkan pertanyaan yang sama sebenarnya sudah dia ajukan sejak lima tahun lalu kepada Kominfo saat menerapkan aturan registrasi sim prabayar.

“Saya ingat mantan Menkominfo mengatakan bahwa dalam soal registrasi ini ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab, pertama itu adalah kominfo itu sendiri sebagai pihak yang mewajibkan, lalu yang kedua adalah operator dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi, yang ketiga adalah dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil),” ujar Damar dalam peluncuran Posko Pengaduan Kebocoran Data secara daring, Jumat (9/9/2022).

1. Saling melempar tanggung jawab

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital Afrika Selatan, Khumbudzo Ntshavheni dalam agenda 4th DEWG Meeting di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8/2022) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Namun, lanjut Damar, faktanya saat kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar mereka saling melempar bola panas, baik dari Kominfo maupun operator jasa penyelenggara komunikasi. Kondisi ini tidak hanya terjadi sekali namun kebocoran data sudah kerap terjadi bahkan tahun ini sudah tujuh kali.

“Kita bisa lihat yang terjadi saling melempar tanggung jawab, Kominfo menyatakan kebocoran bukan dari kementerian, kemudian lewat media mengatakan tanggung jawab ada pada operator, sementara operator pada akhirnya menolak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut,” ungkapnya.

2. Pemerintah menyepelekan persoalan perlindungan data

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Damar mengatakan sikap pemerintah yang lepas tangan dalam kasus perlindungan data ini membuat publik geram. Ini menunjukan pemerintah seolah menyepelekan perlindungan data.

“Wajar kalau kemudian warga marah, saya rasa kita semua di sini geram, karena kebocoran ini bukan yang pertama, tahun ini saja ada 7 kebocoran, sementara dalam catatan lalu banyak juga menyimpan kebocoran yang lain. Kelihatan sekali Indonesia ini menyepelekan perlindungan data,” katanya.

3. Data yang bocor bukan dari Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate dalam Keynote Speech pencalonan Indonesia sebagai dewan International Telecommunication Union (ITU) periode 2023-2026 di Hotel Raffless Jakarta Selatan. (IDN Times/Uji Sukma Medianti)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, buka suara soal miliaran data pendaftaran kartu SIM yang diduga bocor dan dijual di forum gelap, dengan narasi bahwa data itu diperoleh dari Kominfo.

Dia mengatakan bahwa secara pasti, data yang bocor itu bukan data dari Kominfo.

"Bagaimana kita beri pendapat, audit aja belum barang itu, yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2022).

4. Kominfo akan audit cyber security di PSE

ilustrasi SIM Card (pixabay.com/tomekwalecki)

Saat ditanya apakah data itu bocor dari operator atau provider seluler, dia mengatakan tak boleh mendunga-duga dan harus dilakukan proses audit.

Untuk terjadi kebocoran dan ketidakpatuhan PSE, Kominfo sebagai regulator, kata Johnny, akan melakukan audit cyber security di PSE yang bersangkutan.

"Kalau menteri gak boleh duga, mesti pasti, untuk pasti harus audit dulu. Audit tergantung kebocorannya kalau ada," kata dia.