Comscore Tracker

Pancasila Tidak Masuk Kurikulum, JSDI: Kemendikbud Gak Transparan

PP 57 Tahun 2021 kini jadi sorotan

Makassar, IDN Times - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) tengah menjadi sorotan, karena tidak memuat pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum, atau sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. PP ini diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 30 Maret 2021.

Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) mengkritik sikap tertutup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menyusul polemik Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Agar hal seperti ini tak terulang, mesti mereka terbuka. Ini fakta bahwa Kemendikbud tanpa dikawal dan dikoreksi, akan jalan terus dalam kesesatan," kata Ketua Umum JSDI Muhammad Ramli Rahim, kepada IDN Times, Sabtu, 17 April 2021. 

Baca Juga: Meski Banyak Dikritik, Nadiem Diprediksi Masih Aman di Kabinet Jokowi

1. Kemendikbud dianggap tidak transparan

Pancasila Tidak Masuk Kurikulum, JSDI: Kemendikbud Gak TransparanIlustrasi kuliah online (IDN Times/Candra Irawan)

JSDI menilai langkah Kemendikbud terlalu terburu-buru, sehingga akhirnya PP 57 Tahun 2021 harus direvisi. Selain itu, Kemendikbud juga dianggap tidak transparan, karena penyusunan beleid hanya melibatkan tim kecil internal di Kemendikbud.

"Penyusunan PP hingga penetapan memakan waktu yang panjang dan seharusnya melalui uji publik yang melibatkan banyak pihak," kata Ramli.

2. Kemendikbud akan ajukan revisi PP SNP

Pancasila Tidak Masuk Kurikulum, JSDI: Kemendikbud Gak TransparanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI (Dok.IDN Times/BKHumas Kemendikbud)

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam siaran pers yang diterbitkan Jumat, 16 April 2021, menyebut akan merevisi substansi PP 57 Tahun 2021, setelah pihaknya menampung banyak kritikan dari masyarakat. 

"Sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," kata Nadiem.

3. Mendikbud tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia akan jadi kurikulum wajib

Pancasila Tidak Masuk Kurikulum, JSDI: Kemendikbud Gak TransparanSejumlah pelajar dan guru SLB yang turut hadir dalam upacar peringatan Hari Guru Nasional Senin (25/11) di Kemendikbud, Jakarta Selatan. (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Nadiem menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum pendidikan dasar. Sedangkan, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu, agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai," ucap Nadiem.

Baca Juga: Isu Reshuffle Merebak, DPR Nilai Kinerja Nadiem Makarim Bagus

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya