Sambangi Markas PPP, Yusril Harap Bisa Sejalan soal Arah Pilpres 2024

13 Mar 2023, 21:45 WIB

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Plt Ketum PPP, Mardiono di kantor DPP PPP pada Senin, 13 Maret 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambangi markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (13/3/2023) siang. Ia tiba disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono sekitar pukul 13.45 WIB.

Yusril bersilaturahmi ke PPP didampingi sejumlah pejabat teras partai, termasuk Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor. Dalam pembicaraan petinggi kedua parpol yang berlangsung selama 90 menit, turut dibahas mengenai isu Pemilihan Presiden 2024 dan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait metode pemilu.

"PBB dan PPP ini sama-sama partai Islam, partai kebangsaan Indonesia sekaligus, yang dalam pikiran kami berdua tetap harus eksis. Dalam perpolitikan kita, dari dulu selalu ada dua kelompok besar, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Keduanya harus bekerja sama untuk menyatukan bangsa," ungkap Yusril di kantor DPP PPP.

Ia mengatakan, di dalam pertemuan berdurasi 90 menit itu, PBB coba mencari cara agar bisa bekerja sama dengan PPP. Petinggi kedua parpol pun sepakat harus lebih sering bertemu dan berdiskusi.

"Kerja sama ini dalam konteks untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Baik pilpres dan pemilu DPR, karena sudah terjadi perubahan besar di tengah-tengah masyarakat sejak lima tahun lalu. Karena pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan di waktu yang bersamaan," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di era Presiden SBY itu.

Dampak dari dua pesta demokrasi itu dilakukan di tahun yang sama, yakni fokus masyarakat hanya kepada pilpres. "Sekarang kan pertanyaan yang muncul, partai kamu siapa capres atau cawapresnya (yang akan diusung). Jadi, sepertinya sekarang terbentuk persepsi pemilih di dalam pileg ditentukan siapa calon presidennya," kata dia.

Akankah pada akhirnya PBB bakal berkoalisi dengan PPP?

1. PBB dan PPP bakal diskusikan siapa tokoh yang akan diusung pada Pilpres 2024

IDN Times/Margith Juita Damanik

Lebih lanjut, di dalam pertemuan tersebut turut dibahas soal tokoh yang bakal diusung oleh PBB dan PPP. Yusril dan Mardiono mendiskusikan peta koalisi di Pemilu 2024.

"Dengan melihat perkembangan politik yang mutakhir dan kekuatan parpol yang ada sekarang ini, kemungkinan ada dua atau tiga pasangan calon. Seperti apa (konsepnya), apakah tetap KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) seperti sekarang, atau ada informasi yang baru," kata Yusril.

"Kami di PBB berharap bisa sejalan menentukan arah pemilihan presiden dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang," tutur dia lagi.

2. Yusril-Mardiono sempat bahas soal gugatan di MK terkait metode pemilihan pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Yusril turut mengklarifikasi mengenai sikap PBB terkait gugatan metode pemilu. PBB dan PDIP menjadi dua partai tersisa yang tetap memperjuangkan agar pemilu dilakukan dengan metode terbuka. Menurut Yusril, banyak yang keliru memaknai sikap PBB yang mendukung agar pemilu digelar dengan metode tertutup dibandingkan terbuka.

"Partai-partai yang setuju pemilu dilakukan secara tertutup tinggal dua yaitu PDIP dan PBB karena kedua parpol itu mempunyai akar ideologis di masa yang lalu. Jadi, ditarik-tarik (ke belakang), PDIP akan bertemu dengan PNI (Partai Nasional Indonesia). Sedangkan, PBB kalau ditarik ke belakang akan bertemu dengan Masyumi," ujarnya.

Ia menjelaskan, kedua parpol itu ideologis dan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kecuali, kata Yusril, para parpol mengambil langkah yang pragmatis.

Namun, ada sejumlah kesalahpahaman ketika Yusril menyebut hanya ada dua parpol yang ideologis di Indonesia. Menurut Yusril, bukan itu maksud dari pernyataan tersebut.

"Jadi, saya mengklarifikasi bahwa partai-partai lain tentu berideologi. Kalau itu partai Islam jelas itu tidak ada bedanya dengan PBB," kata dia.

3. Putusan gugatan MK terkait metode pemilu mepet dengan waktu pendaftaran caleg

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua Harianja

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa gugatan terkait metode pemilu bakal diputus oleh majelis hakim konstitusi pada April 2023. Sementara, pendaftaran caleg dilakukan pada Mei 2023. Ia mengatakan, pihaknya sempat mendiskusikan dengan PPP bagaimana cara mengatasi waktu yang mepet untuk membentuk soliditas koalisi.

Di sisi lain, Yusril juga menyadari bahwa hanya tersisa enam bulan lagi bagi bakal capres dan cawapres untuk didaftarkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski waktu yang tersisa tidak banyak namun hingga kini masih belum ada kejelasan dari para parpol siapa capres yang akan mereka dukung.

"Memang sudah disebut beberapa nama calon-calon presiden dan wakil presiden, tetapi kan belum ada keputusan yang fixed dari para parpol, mungkin pengecualian untuk NasDem. Tetapi, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang lalu belum menentukan sikapnya," ujarnya.

Yusril pun berharap permasalahan itu bisa dicarikan solusi dengan cara makin sering melakukan silaturahmi.