Sampaikan 7 Sikap, Jaringan Gusdurian Desak Prabowo Copot Kapolri

31 Agu 2025, 17:20 WIB

Santi Dewi

Direktur Jaringan GUSDURian dan putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Jaringan Gusdurian mendesak Prabowo hentikan represi dalam penanganan demo
Rakyat protes dan turun ke jalan karena kebijakan yang dianggap merugikan
Prabowo akhirnya umumkan pembatalan kebijakan tunjangan bagi anggota DPR

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Gusdurian menggelar temu nasional selama tiga hari di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, sejak Jumat, 29 Agustus 2025. Mereka membahas tiga isu strategis di tengah aksi demonstrasi besar-besaran memprotes tunjangan mewah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Tiga isu penting yang dibahas dalam pertemuan tiga hari yakni pertama, demokrasi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); kedua, toleransi, keberagaman, dan kerja sama lintas iman, dan ketiga; keadilan ekologis.

"Tiga topik ini kami aduk-aduk dan gali, dulu kira-kira pandangan Gus Dur (Presiden ke-4 RI) seperti apa, lalu ditarik konteksnya bagaimana Gusdurian bekerja ke depan. Kami juga merumuskan untuk membangun partisipasi bermakna bagi warga bangsa terhadap pengambilan kebijakan," ujar Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Bekasi, Minggu (31/8/2025).

Alissa menilai kemarahan publik akhir-akhir ini kepada elite politik dan pejabat, karena banyaknya kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat. Sejumlah undang-undang disahkan secara kilat tanpa meminta partisipasi publik.

"Mulai dari revisi Undang-Undang TNI atau penetapan jumlah kementerian, sama sekali tidak melibatkan partisipasi bangsa," kata putri sulung Gus Dur itu.

Lebih lanjut, jaringan Gusdurian meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas. Sebab, itu menjadi landasan penting bagi demokrasi.

"Demokrasi itu pilarnya ada dua; kedaulatan hukum dan supremasi sipil. Kami ingin keduanya ditegakan," tutur Alissa.

Di forum itu, Jaringan Gusdurian menyampaikan tujuh sikap terkait aksi protes publik pada pekan ini. Apa saja isi pernyataan sikap itu?

1. Jaringan Gusdurian mendesak Prabowo hentikan represi dalam penanganan demo

Senior advisor Jaringan Gusdurian (ketiga dari kiri), Savic Ali ketika memberikan keterangan pers mengenai situasi di Tanah Air pasca ricuh dan demonstrasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, penasihat senior Jaringan Gusdurian, Savic Ali, membacakan tujuh sikap organisasi mereka dalam menyikapi aksi protes besar-besaran dari publik. Berikut tujuh sikap tersebut:

1. Mendesak presiden untuk menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa

2. Menuntut presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri atas tindak kekerasan yang terus terjadi

3. Menuntut dicabutnya berbagai fasilitas dan tunjangan kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR yang memicu kemarahan publik

4. Menuntut DPR memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara berpihak pada kepentingan rakyat

5. Menuntut pemerintah menegakkan rule of law dan memberantas korupsi yang semakin vulgar dan brutal

6. Mendorong lembaga negara independen untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak konstitusional warganegara

7. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi gerakan dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif.

2. Rakyat protes dan turun ke jalan karena kebijakan yang dianggap merugikan

Kondisi di sekitar Markas Bromob di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025) pagi masih belum dapat dilalui kendaraan, karena demonstrasi masih berlangsung sejak Jumat, 29 Agustus 2025. (IDN Times/Aji Pitoko)

Lebih lanjut, Alissa juga menyampaikan duka cita dan simpati mendalam bagi para korban yang jatuh dalam aksi demo besar-besaran pada pekan ini. Para korban, kata Alissa, merupakan korban kekerasan dan kebrutalan dari aparat keamanan ketika melakukan penanganan aksi demo.

Menurut Alissa, sikap masyarakat yang berunjuk rasa bukan tanpa sebab. Aksi itu dipicu beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan pajak, kenaikan tunjangan bagi anggota DPR periode 2024-2029, hingga rangkap jabatan wakil menteri.

"Di sisi lain korupsi semakin merajalela. Sementara, tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat semakin tinggi yang dipicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin tinggi, angka pengangguran terus naik dan harga-harga kebutuhan pokok terus meroket," ujar dia.

Kemarahan publik semakin memuncak, kata Alissa, dengan adanya komentar arogan para pejabat dan kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes. "Situasi ini bisa menjadi pemicu melemahnya supremasi sipil," tutur dia.

3. Prabowo akhirnya umumkan pembatalan kebijakan tunjangan bagi anggota DPR

Presiden Prabowo Subianto dalam jumpa pers terkait situasi huru-hara di tanah air, Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (IDN Times/M. Ilman Mafian)

Sementara, setelah didemo selama satu pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto menuruti salah satu tuntutan masyarakat, yakni membatalkan tunjangan bagi anggota DPR. Namun, ia tidak merinci tunjangan apa yang tak lagi diberikan bagi anggota parlemen.

"Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, dalam jumpa pers usai bertemu ketua umum partai politik, hari ini.

Selain itu, pimpinan DPR juga sepakat melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR RI.

"Dan moratorium kunjungan kerja ke luar," imbuhnya.

Mereka yang hadir di istana hari ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono wakili Agustus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen PKS Muhammad Khalid mewakili Presiden PKS. Selain itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin ikut hadir.