Satu Pelajar Tewas Tawuran di Jakbar, PSI Minta Pramono Lebih Tegas

02 Feb 2026, 13:59 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika membuka Manggarai Bersalawat untuk mengatasi tawuran. (Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta)

Intinya sih...

Tawuran di Jakarta adalah tindakan pidana yang berlindung di balik umur
Gubernur DKI, Pramono Anung, diminta untuk membuat kebijakan yang lebih tegas

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI menyoroti tawuran antarpelajar yang terjadi di Jakarta Barat (Jakbar), pada Rabu (21/1/2026) lalu. Insiden ini merenggut nyawa seorang pelajar setelah tersabet senjata tajam (sajam) di bagian leher dan tangan.

Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, mengkritik ketidaktegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sehingga tawuran terus terjadi dari waktu ke waktu.

"Kami sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau tawuran ini akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan tegas dari Pemprov DKI. Tapi Mas Pram bersikukuh dengan pendekatan humanisnya yang tidak tegas apalagi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut," katanya dalam keterangan, Senin (2/2/2026).

1. Tawuran tindakan pidana sembunyi di balik umur

Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan aksi tawuran yang melibatkan belasan remaja bersenjata tajam di Jalan Hayam Wuruk, Gambir, Minggu (25/5/2025). (Dok. Polres Jakpus)

Justin menilai, tawuran di Jakarta saat ini adalah perbuatan pidana yang berlindung di balik umur sehingga tidak perlu bermanis-manis dan 'sok' retorik dalam penanganannya.

"Sekarang, nyawa seseorang harus kembali terenggut. Kapan Pemprov DKI belajar bahwa sebenarnya satu kematian orang saja sudah terlalu banyak," kata dia.

2. Pramono diminta tegas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Ratas Penanganan banjir di Jakarta, di Balai Kota. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Justin pun mendorong agar Gubernur membuat kebijakan yang tidak hanya mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelaku, tetapi juga seluruh bantuan sosial (bansos) dalam alamat pelaku karena keluarga tidak boleh abai dalam mengontrol perilaku anggota keluarganya.

"Sudah saatnya Mas Pram tegas demi melindungi nyawa warga dan ketertiban, tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan pelajaran untuk lainnya," kata dia.

3. Pemprov DKI diminta buat perda yang lebih tegas

Ilustrasi remaja yang terlibat tawuran di Surabaya. (Dok. Diskominfo Kota Surabaya)

Menurut dia, bisa juga Pemprov DKI Jakarta menyusun peraturan daerah (perda) yang dapat digunakan untuk mendenda atau mengurung orangtua yang gagal mencegah anak-anaknya tawuran, bolos, vandalisme, dan hal-hal buruk lainnya.

Justin berharap, kematian seorang pelajar dalam insiden tersebut benar-benar menjadi yang terakhir kalinya.

"Kematian kemarin harus menjadi yang terakhir kalinya. Jangan sampai ada lagi nyawa-nyawa yang melayang karena tawuran," ucap dia.