Satu Tahun Prabowo-Gibran, Ikatan Sarjana NU Bicara Revolusi Pengetahuan

20 Okt 2025, 14:41 WIB

Foto bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Menteri, Kepala Lembaga setingkat Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Program strategis pemerintah harus ditopang riset
ISNU menilai program besar pemerintah perlu ditopang oleh riset, inovasi, dan kebijakan berbasis data untuk menghindari pembangunan reaktif dan populis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menilai Indonesia perlu melakukan revolusi pengetahuan.

Bagi ISNU, tahun pertama ini bukan sekadar fase administratif, melainkan cermin arah ideologis bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Umum PP ISNU, Wardi Taufik, mengatakan, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan moralitas dijadikan dasar pembangunan.

“Revolusi pengetahuan bukan sekadar tentang kecanggihan, tetapi tentang keberpihakan: kepada rakyat, kepada kemanusiaan, dan kepada masa depan,” ujar Wardi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

1. Program strategis pemerintah harus ditopang riset

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran umumkan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

ISNU menilai, berbagai program besar pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan sosial lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditopang oleh riset, inovasi, serta kebijakan berbasis data. Tanpa itu, menurut mereka pembangunan berpotensi bersifat reaktif dan populis.

Wardi mengatakan, pembangunan nasional masih lebih berorientasi pada hasil fisik ketimbang pengetahuan. Padahal, kebijakan publik semestinya dibangun di atas fondasi riset dan literasi ilmiah.

“Setiap kebijakan publik harus berbasis data, bukan intuisi politik,” kata dia.

2. ISNU harap pemerintahan Prabowo-Gibran berpijak pada nilai pengetahuan

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran umumkan Menteri Negara, Wakil Menteri, dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

ISNU menilai, satu tahun pemerintahan memang terlalu singkat untuk mengukur hasil, tetapi cukup untuk menilai arah. Oleh karena itu, Wardi berharap arah pembangunan nasional ke depan berpijak pada nilai pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus menempatkan ilmu sebagai jantung pembangunan, dan moral sebagai nadinya. Hanya dengan itu, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan,” ujar Wardi.

3. ISNU dorong adanya konektivitas pengetahuan

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran umumkan Menteri Negara, Wakil Menteri, dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

ISNU pun mendorong pemerintah untuk memperkuat konektivitas pengetahuan antarlembaga negara, kampus, dan ormas intelektual melalui sistem pengetahuan nasional (National Knowledge System). Dengan begitu, kemandirian riset lokal dapat tumbuh, menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar teknologi asing, tetapi juga produsen pengetahuan.

Wakil Ketua Umum PP ISNU, Muhammad Munir, mengatakan, revolusi pengetahuan adalah kelanjutan dari revolusi industri dan digital, tetapi dengan penekanan pada kebijaksanaan (wisdom).

“Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Munir.