Sederet Tugas Tambahan buat Luhut di Kabinet, Apakah Wajar?
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 8 September 2021 kembali memberikan tugas baru bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut dipercaya menjadi Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI).
Pembentukan tim tersebut tertuang di dalam Keppres nomor 15 tahun 2021. Di dalam tim itu, Luhut turut dibantu sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, ada ketua harian yang dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan wakilnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden," demikian isi salah satu poin di Keppres tersebut yang dikutip pada Minggu (26/9/2021).
Dalam catatan IDN Times, ini menjadi tugas tambahan keenam yang diberikan Jokowi kepada Luhut. Saat ini Luhut masih menjabat sebagai Komandan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali. Jabatan itu ia pegang sejak Juli 2021.
Apakah wajar berderet tugas tersebut dibebankan kepada Luhut? Apakah ini menandakan Jokowi tak mempercayai menteri lain mampu mengerjakan tugas yang diberikan?
1. Luhut tak kerjakan tugas tambahan di kabinet seorang diri
Dalam catatan IDN Times, Luhut juga pernah mengemban lima tugas lainnya. Tugas itu mulai dari menurunkan kasus COVID-19 di sembilan provinsi pada 2020, Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Menteri Interim di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Komandan PPKM wilayah Jawa dan Bali.
Banyaknya tugas yang dibebankan kepada Luhut seolah mengonfirmasi pendapat warganet tak ada menteri lain yang paling dipercaya oleh Jokowi. Bahkan, warganet menjuluki Luhut dengan kata "Lord" sekaligus untuk menggambarkan besarnya pengaruh yang dimiliki mantan jenderal TNI AD tersebut.
Bahkan, sebelum diberi kepercayaan menjadi Menteri Kemenko Marves, Luhut juga pernah duduk sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) hingga Menko Polhukam. Juru bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut tidak akan keteteran dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh Jokowi.
"Ini kan bukan kerjaan Pak Luhut sendirian, tapi kerjaan ramai-ramai. Pak Luhut kebetulan ditunjuk untuk mengkoordinasikan saja," ujar Jodi pada 20 September 2021.