Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dari Masa Kolonial-Setelah Reformasi

Cikal bakal gerakan mahasiswa lahir pada awal abad ke-20 ketika Politik Etis membuka akses pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi. Munculnya kelompok intelektual muda melahirkan berbagai organisasi pelajar dan mahasiswa. 

Berdirinya School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) menjadi salah satu titik awal tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan kaum terpelajar. Dari lingkungan akademik inilah lahir gagasan untuk membentuk Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 sebagai organisasi modern yang memperjuangkan kemajuan bangsa. 

Mengutip dari jurnal berjudul “Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi karya Samudra, dkk. organisasi Boedi Oetomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi ini lahir sebagai bentuk respons atas tumbuhnya kesadaran intelektual dan sikap kritis terhadap dominasi pemerintahan kolonial Belanda.

Dilansir dari muspada.kemenbud.id, puncak persatuan organisasi pemuda terjadi melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 27–28 Oktober 1928. Kongres yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) ini bertujuan memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan pemuda dari berbagai daerah, suku, dan agama.

Kongres diselenggarakan dalam tiga sesi di lokasi berbeda. Sesi pertama membahas pentingnya persatuan bangsa, sesi kedua menyoroti pendidikan yang berlandaskan semangat kebangsaan, sedangkan sesi ketiga membahas nasionalisme dan peran gerakan kepanduan dalam perjuangan bangsa. 

Pada penutupan kongres, lagu "Indonesia Raya" karya Wage Rudolf Supratman diperdengarkan untuk pertama kalinya melalui alunan biola, sebelum Mohammad Yamin merumuskan keputusan kongres yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Selain di Indonesia, perjuangan melalui gerakan mahasiswa juga terdapat di Belanda. Dikutip dari jurnal berjudul “Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi" karya Samudra dkk., mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereeniging. 

Dikutip dari buku “Perhimpunan Indonesia” karya Sudiyo, pada awalnya, tujuan berdirinya organisasi ini hanya untuk menghimpun mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Belanda. Namun, setelah Perang Dunia I, organisasi ini mulai mengarahkan gerakannya ke bidang politik, meski masih dibatasi oleh pengawasan pemerintah Belanda. 

Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging pada 1922, lalu menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1925. Pergantian nama tersebut menegaskan identitas kebangsaan sekaligus memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dinamika politik Indonesia masih belum stabil. Terlebih, Belanda melakukan agresi militer untuk kembali menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, gerakan mahasiswa Indonesia memasuki babak baru. 

Dikutip dari jurnal “Gerakan Mahasiswa pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis” karya Mohammad Maiwan, selain menempuh pendidikan, banyak mahasiswa terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan dengan bergabung ke berbagai organisasi perjuangan, seperti Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Geni Pelajar (TGP), dan Corps Mahasiswa (CM). 

Di bidang organisasi, mahasiswa juga aktif membangun persatuan melalui pembentukan berbagai organisasi. Kongres Pemuda di Yogyakarta pada November 1945 melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), yang kemudian digantikan oleh Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI). 

Selanjutnya, bermunculan organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Pada 1947, sejumlah organisasi tersebut membentuk Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai federasi organisasi mahasiswa nasional yang berperan aktif dalam perkembangan politik Indonesia. 

Pada awalnya, setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia, gerakan mahasiswa lebih berfokus pada dunia akademik. Namun, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1955, partai-partai politik mulai memperluas pengaruhnya ke lingkungan kampus melalui pembentukan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan ideologi tertentu. 

Sebut saja seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Kondisi ini menandai awal menguatnya politisasi gerakan mahasiswa di Indonesia. 

Dikutip dari jurnal berjudul “Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi karya Samudra, dkk., sebagian organisasi mahasiswa justru lebih banyak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Dikutip dari buku “Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998” yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2011, memasuki 1960-an, gerakan mahasiswa semakin dipengaruhi oleh dinamika politik nasional sehingga persaingan ideologi turut mewarnai kehidupan kampus. Situasi tersebut semakin memanas setelah peristiwa 30 September Movement (G30S) pada 1965.

Pada 25 Oktober 1965, sejumlah organisasi mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai wadah konsolidasi gerakan mahasiswa. KAMI kemudian aktif menggelar demonstrasi dan bekerja sama dengan organisasi pelajar, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI), untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah.

Puncak gerakan terjadi pada 10 Januari 1966 melalui aksi besar-besaran yang melahirkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Tiga tuntutan tersebut meliputi pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi mahasiswa berlangsung di berbagai daerah dan mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai respons terhadap krisis politik dan ekonomi yang terjadi saat itu.

Gelombang demonstrasi terus berlanjut hingga menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan politik di Indonesia dan mengantarkan pada berakhirnya pemerintahan Soekarno serta lahirnya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Mengutip jurnal “Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia dari Masa Kolonial hingga Reformasi” karya Samudra, dkk., pada 1974, gerakan mahasiswa mulai secara terbuka mengkritik pemerintahan Soeharto karena dinilai mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Puncak protes terjadi dalam Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 yang diawali dengan aksi menolak dominasi ekonomi Jepang di Indonesia.

Pasca-Peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru memperketat pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan ini membatasi aktivitas politik di lingkungan kampus dan mengarahkan mahasiswa untuk lebih fokus pada kegiatan akademik serta organisasi internal kampus.

Memasuki akhir 1980-an hingga awal 1990-an, mahasiswa mulai membentuk berbagai organisasi dan jaringan prodemokrasi di luar struktur kampus, seperti Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan nasional yang memperkuat konsolidasi mahasiswa dalam menentang pemerintahan Orde Baru.

Berdasarkan buku “Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998” yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2011, krisis moneter Asia yang melanda sejak 1997 membawa dampak besar bagi Indonesia. Kondisi tersebut memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. 

Di tengah situasi tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Gelombang demonstrasi semakin meluas pada awal 1998. Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan berbagai organisasi kemahasiswaan, mahasiswa menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencabutan kebijakan yang dianggap membatasi demokrasi, serta reformasi terhadap sistem pemerintahan.

Aksi tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga menyebar ke berbagai kota di Indonesia dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Puncak gerakan terjadi pada 12 Mei 1998 dalam demonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi ini berakhir ricuh setelah aparat melepaskan tembakan yang menewaskan empat mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie. 

Tragedi Trisakti memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar, disertai kerusuhan di sejumlah daerah dan semakin kuatnya desakan agar pemerintah melakukan reformasi.

Tekanan yang terus meningkat mendorong Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diserahkan kepada B. J. Habibie.

Pasca Reformasi 1998, gerakan mahasiswa memasuki babak baru. Jika sebelumnya perjuangan berfokus pada penggulingan rezim Orde Baru, setelah reformasi peran mahasiswa bergeser menjadi pengawas jalannya demokrasi dan pengawal kebijakan publik. 

Mengutip dari jurnal “Gerakan Mahasiswa Indonesia Pasca-Reformasi 1998: Tantangan, Peluang, dan Strategi Reorientasi” karya Muhammad Chaerul Rahman, dkk., mahasiswa saat ini memegang peran penting sebagai agent of change, social control, dan moral force dalam mengawal demokrasi, mengkritisi kebijakan publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Isu yang diangkat pun semakin beragam, mulai dari pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, kebebasan akademik, isu lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.