Sekjen Gerindra: Prabowo Tak Akan Hadir di Penetapan Presiden Terpilih

28 Jun 2019, 23:15 WIB

IDN Times/Axel Jo Harianja

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak permohonan calon dan wakil presiden nomor urut 02 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) kemarin.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo bersama partai yang tergabung dalan Koalisi Adil Makmur, memilih kata 'menghormati' ketimbang kata 'menerima' atas hasil putusan tersebut.

"Kami merasa kata menghormati itu lebih tinggi dari pada menerima, maknanya itu lebih tinggi. Sehingga, itu adalah penghormatan kami untuk sebuah keputusan," katanya di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

"Menerima itu berarti ada yang diberi, ada yang diterima. Menghormati itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari pada sekadar menerima," sambungnya.

1. Prabowo-Sandiaga tidak akan hadir dalam penetapan presiden dan wapres terpilih 2019

Ilustrasi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung merespons keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KPU langsung menggelar rapat pleno pada Kamis (27/6) malam, untuk menentukan jadwal penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami putuskan kami selenggarakan rapat pleno terbuka untuk paslon terpilih pada Minggu 30 Juni 2019, bertempat di kantor KPU Pusat mulai pukul 15.30 WIB dan insyaallah jika tak ada halangan, akan selesai pukul 17.00 WIB," kata Ketua KPU Arief Budiman saat konferensi pers.

Tentang hal tersebut, Muzani mengatakan Prabowo dan Sandiaga tidak akan hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan KPU tersebut.

"Dalam pemilihan presiden-presiden sebelumnya saya tidak pernah melihat (hadir) rasanya. Presiden apakah yang dinyatakan tidak unggul atau suaranya kurang dan seterusnya. (mereka) Tidak pernah hadir. Soal apakah nantinya sekjen-sekjen akan hadir atau tidak, kami akan membicarakan hadir atau tidak," ucap Muzani.

2. Prabowo berjanji bakal bersikap strategis kepada partai koalisi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Lebih lanjut, Prabowo kata Muzani dalam pertemuan hari ini, berjanji dihadapan para partai koalisi untuk bersikap strategis. Meskipun, Koalisi Adil Makmur telah dinyatakan selesai pada hari ini, Jumat (26/6), Prabowo bakal tetap berkomunikasi dan berkonsultasi dengan setiap partai koalisi.

"Pertemuan dengan pak Jokowi adalah bagian langkah strategis. Sehingga, kalau itu dilakukan, beliau akan berkonsultasi. Baik Demokrat, PKS, Berkarya, tentu saja Gerindra dan kami para sekjen juga akan terus berkomunikasi dengan baik," jelas Muzani.

3. Koalisi Adil Makmur mulai berakhir hari ini

IDN Times/Axel Jo Harianja

Sebelumnya Ahmad Muzani mengatakan Prabowo juga memastikan koalisi adil makmur telah selesai. Menurut Prabowo, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan gugatan Pilpres 2019, Kamis (27/6) kemarin, menjadi tahap berikutnya untuk membangkitkan kembali perjuangannya dengan berbagai macam forum.

"Beliau berharap, hubungan yang sudah terjalin ini diharapkan akan terus menjadi komunikasi. Sebagai koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden 17 April lalu, tugas kolaisi adil dan makmur dianggap selesai. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga selesai," ucap Muzani.

Selain Muzani, dalam pertemuan itu turut hadir Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.