Sekjen PDIP: Penetapan Cawapres Jokowi Lebih Beradab Dibanding Prabowo

15 Agu 2018, 20:20 WIB

IDN Times/Irfan Fathurochman

Jakarta, IDN Times - PDIP menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan calon wakil presiden yang mendampingi Joko 'Jokowi' Widodo, dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Mahfud sebelumnya disebut-sebut akan menjadi cawapres Jokowi, tapi pada detik-detik pengumuman cawapres, tiba-tiba diumumkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi untuk Pipres 2019.

“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres Prabowo, yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp1 triliun,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (15/8).

1. Capres-cawapres tak boleh dikotori politik uang

IDN Times/Irfan Fathurochman

Bagi Koalisi Indonesia Kerja, Hasto menjelaskan, capres-cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktik politik uang.

“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual-belikan pencalonan hanya demi uang, tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," ujar dia.

2. Penetapan cawapres Ma'ruf Amin melalui dialog

IDN Times/Irfan Fathurochman

Hasto pun bersyukur penetapan Ma’ruf Amin dilakukan melalui dialog dengan para pemimpin.

“Bahwa di dalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar partai yang berbeda, itu hal yang wajar. Namun, pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu; sosok pengayom, sosok yang selama satu tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila, sehingga Kiai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin," papar dia.

3. Pilpres 2019 jangan dijadikan pertarungan kekuatan uang

IDN Times/Indiana Malia

Menurut Hasto, Mahfud sudah legowo terkait batalnya diusung sebagai cawapres Jokowi. Dia telah bertemu pria asal Pamekasan itu dalam rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama sejumlah tokoh.

“Jangan jadikan Pilpres sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih Kiai Mar’uf atas dasar pilihan nurani. Kami mencari pemimpin, bukan pedagang politik," ujar dia.

4. Sandiaga menolak tudingan pemberian mahar Rp1 triliun

(Bakal cawapres Sandiaga Uno ketika tiba di KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Cawapres Sandiaga Uno enggan mempolisikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, kendati sudah dituding membayar mahar untuk PKS dan PAN. Hal itu disampaikan oleh anggota tim pemenangan Sandiaga, Sudirman Said di gedung KPK pada Selasa (14/8).

"Saya kira enggak (akan melaporkan). Kan kita koalisi," ujar Sudirman.

Sudirman mengatakan, Sandi sudah berulang kali membantah mengenai dugaan adanya pemberian mahar senilai Rp1 triliun kepada PKS dan PAN. Bantahan itu juga ia sampaikan di hadapan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Cahya Hardianto Refa.

"Tadi sampai hari ini dan sudah dibuktikan dalam laporan LHKPN, tidak ada laporan sedikit pun (ada aliran uang) ke partai-partai itu. Jadi, tidak benar ada mahar," ujar Sudirman, yang ikut mendampingi Sandi ke kantor KPK untuk melaporkan LHKPN terbarunya.

Sandi juga meminta kepada publik dan media agar sama-sama kembali mengecek transkrip pernyataannya yang pernah ia sampaikan, bahwa uang tersebut bukanlah mahar, tapi dana kampanye untuk pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dunia politik memang pernuh drama ya, apalagi jelang Pilpres 2019. Setuju gak guys?