Sekjen PDIP: Penetapan Cawapres Jokowi Lebih Beradab Dibanding Prabowo
Jakarta, IDN Times - PDIP menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan calon wakil presiden yang mendampingi Joko 'Jokowi' Widodo, dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Mahfud sebelumnya disebut-sebut akan menjadi cawapres Jokowi, tapi pada detik-detik pengumuman cawapres, tiba-tiba diumumkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi untuk Pipres 2019.
“Seluruh dinamika penetapan cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan cawapres Prabowo, yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp1 triliun,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (15/8).
1. Capres-cawapres tak boleh dikotori politik uang
Bagi Koalisi Indonesia Kerja, Hasto menjelaskan, capres-cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktik politik uang.
“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual-belikan pencalonan hanya demi uang, tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," ujar dia.