Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250807-WA0052.jpg
Kemensos dan Kementrans sepakat bangun Sekolah Rakyat di Kawasan Transmigrasi. (Dok. Kementrans)

Intinya sih...

  • Sekolah Rakyat cocok diterapkan di Papua, khususnya Wamena dan Yahukimo

  • Tiga juta anak Indonesia belum menerima pendidikan secara optimal

  • Pendidikan menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan pembentukan SDM unggul

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat memperkuat sinergi program melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Program ini merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu, terutama di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pertemuan bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Kamis (7/8/2025).

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Iftitah.

1. Sekolah Rakyat cocok diterapkan di Papua

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat akan bangun Sekolah Rakyat di kawasan Transmigrasi (Dok. Kementrans)

Iftitah menilai konsep boarding school dalam Sekolah Rakyat sangat tepat untuk kawasan transmigrasi, terutama di Papua. Ini menjawab fenomena rendahnya daya serap pendidikan di daerah tersebut.

“Kami tengah menyiapkan pilot project Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan, khususnya Wamena dan Yahukimo, serta menjajaki potensi pengembangan di Sumba Timur,” kata dia.

Iftitah mengatakan, transmigrasi tidak hanya soal pemindahan penduduk, melainkan melakukan transformasi di kawasan transmigrasi berbasis ekonomi dan investasi.

Kementrans tengah bekerja sama dengan investor seperti PT MSM yang mengembangkan industri tebu hingga 16 ribu hektare untuk pangan dan energi. Proyek ini berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan akan didukung program pendidikan seperti Sekolah Rakyat.

“Tenaga kerja sudah ada, tinggal kita siapkan pendidikan dan keterampilannya. Ini bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi yang lengkap di kawasan transmigrasi,” kata dia.

2. Tiga juta anak Indonesia belum menerima pendidikan

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat akan bangun Sekolah Rakyat di kawasan Transmigrasi (Dok. Kementrans)

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara untuk memuliakan rakyat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistka (BPS), ada sekitar 3 juta anak Indonesia yang belum menerima pendidikan secara optimal, sehingga Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret.

Gus Ipul menuturkan, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Per 15 Agustus 2025, ditargetkan mencapai 100 sekolah dan 159 sekolah pada awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa. Peserta didik akan mendapatkan makan bergizi tiga kali sehari dan menjalani asesmen untuk medeteksi bakat anak dalam waktu singkat dengan teknologi berbasis AI.

“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal," kata dia.

3. Pendidikan kunci pengentasan kemiskinan

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial sepakat akan bangun Sekolah Rakyat di kawasan Transmigrasi (Dok. Kementrans)

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Menurut dia, pendidikan menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berharap sinergi ini menjawab tantangan kemiskinan dan pendidikan secara terintegrasi. Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu yang akan mengawal generasi muda menuju masa depan yang cerah,” kata Sekjen PBNU itu.

Editorial Team