Sekolah Terpapar Ideologi Khilafatul Muslimin, Kemen PPPA: Waspada!

21 Jun 2022, 11:19 WIB

Ilustrasi siswa madrasah diniyah. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) prihatin atas kasus doktrin ideologi yang menyesatkan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pondok pesantren.

Hal tersebut menyusul terkuaknya kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin yang diketahui memiliki sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan mereka juga membentuk sekolah jenjang dini yang berlandaskan pada ideologi kekhalifahan dan tidak memberikan penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 sebagai mata pelajaran.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar megatakan, hal tersebut memperkuat dugaan bahwa bahaya radikalisme sudah menyusup di satuan pendidikan.

“Kami sangat prihatin dan khawatir atas hadirnya doktrin ideologi khilafah yang dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak terhadap ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak buruk terhadap sikap toleransi dan cinta Tanah Air yang dimilikinya," kata Nahar, Selasa (21/6/2022).

1. Penanaman sikap intoleransi munculkan paham radikalisme

IDN Times/Dini Suciatiningrum

Kemen PPPA turut mengecam berbagai sikap dan budaya yang disebarkan oleh doktrin Khilafatul Muslimin. Mulai dari dilarang hormat pada bendera merah putih, tidak diajarkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia, hingga larangan sekolah memasang foto Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Nahar, berbagai sikap dan budaya akibat doktrin tersebut merupakan bagian dari penanaman sikap intoleransi yang dapat memunculkan paham radikalisme di kalangan peserta didik.

2. Hasil riset, 2,5 persen pelajar tak setuju ideologi Pancasila

Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya di Jakarta Timur ( ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Sikap intoleransi saat ini memang sudah menyusup ke dunia pendidikan, Nahar menjelaskan, hal tersebut terbukti dari hasil kajian cepat deteksi dini sikap intoleransi di kalangan pelajar yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA.

Hasilnya menunjukkan, dari total 5.321 responden yang mengikuti kajian cepat tersebut, masih ditemukan adanya sikap-sikap intoleran. Sebanyak 0,7 persen pelajar menjawab sangat setuju jika ideologi Pancasila diubah dan digantikan dengan ideologi lain.

“Serta masih adanya 2,5 persen pelajar yang menjawab tidak setuju dengan makna ideologi Pancasila,” ujar Nahar.

3. Orangtua harus pahami nilai yang diajarkan pada anak di sekolah

Ilustrasi PTM (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Menurut Nahar, dalam kasus ini keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi segala sikap dan tindakan anaknya. Terutama jika muncul perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ideologi, toleransi, dan cinta Tanah Air. Keluarga diharapkan waspada dan selektif memilih sekolah untuk anaknya serta berjalan beriringan dengan pihak sekolah untuk menangkal intoleransi dan radikalisme.

Nahar menjelaskan, dalam upaya meminimalisasi doktrin-doktrin ideologi khilafah maupun radikalisme di satuan pendidikan, pihaknya melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Densus 88 untuk mengarusutamakan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019.

Lebih lanjut, Kemen PPPA juga mengapresiasi respons cepat Polda Metro Jaya atas terungkapnya kasus penyebaran doktrin ideologi Khilafatul Muslimin sehingga dapat dilakukan upaya intervensi sedini mungkin. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi doktrin atau paham yang telah tersampaikan pada peserta didik.