Analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting. (www.instagram.com/@sgintingofficial)
Sementara, keputusan Panglima TNI menghidupkan lagi jabatan Kaster memicu sorotan dari sejumlah pengamat militer. Pengajar dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menilai langkah menghidupkan lagi posisi Kaster dapat dibaca sebagai upaya untuk memperkuat kembali pendekatan pertahanan berbasis wilayah, yang sejak lama menjadi doktrin dasar Indonesia, yaitu melalui konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Doktrin itu, kata Selamat, menempatkan wilayah, rakyat dan sumber daya nasional sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara. Ia pun tak menampik sejak awal berdiri, TNI memang mengembangkan struktur komando teritorial yang berlapis.
"Itu dimulai dari Kodam (Komando Daerah Militer), Korem (Komando Resor Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), hingga Koramil (Komando Rayon Militer). Struktur ini menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia," ujar Selamat kepada IDN Times lewat pesan pendek, Sabtu, 14 Maret 2026.
Ia menyebut struktur tersebut memungkinkan militer memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap kondisi sosial, geografis, dan keamanan di setiap daerah. Pada masa reformasi, struktur tersebut sering dipandang sebagai instrumen politik, karena terkait dengan praktik Dwifungsi ABRI.
Oleh karena itu, sejumlah jabatan yang berhubungan dengan fungsi teritorial di tingkat pusat dihapuskan sebagai bagian dari proses depolitisasi militer. Tetapi setelah lebih dari 20 tahun, jabatan itu kembali dihidupkan. Ia menilai hal itu lantaran karakter ancaman terhadap keamanan nasional telah berubah secara signifikan.
"Ancaman militer konvensional memang masih ada, tetapi semakin banyak tantangan keamanan yang bersifat non-tradisional. Mulai dari terorisme, radikalisme, konflik sosial, keamanan perbatasan, hingga bencana alam yang membutuhkan mobilisasi sumber daya besar," tutur dia.
Dalam konteks ini, militer tidak hanya berperan dalam operasi perang, tetapi juga menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat sipil, dan masyarakat. Di sinilah, kata Selamat, urgensi keberadaan Kaster TNI mulai terlihat.
Meski begitu, Selamat mewanti-wanti agar Kaster TNI yang kembali hidup tak menciptakan persepsi bahwa militer ingin menguatkan lagi dominasinya di ruang sipil. Menurut dia, akan lebih tepat bila eksistensi Kaster TNI difokuskan hanya pada fungsi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
