Sempat Tolak UU MK Direvisi, Mahfud MD: Ganggu Independensi Hakim

15 Mei 2024, 10:35 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud MD)

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan alasannya menolak Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya, revisi UU MK tidak ada di dalam prolegnas 2023, tapi justru dibahas parlemen.

Di sisi lain, dorongan revisi itu justru terjadi jelang memasuki masa Pemilu 2024. Poin yang ditolak oleh Mahfud yakni mengenai aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi yang tertuang di dalam pasal 87.

Isinya, bagi hakim konstitusi yang sudah bertugas di antara periode lima hingga 10 tahun harus meminta konfirmasi kepada lembaga yang dulu mengusulkan. Apakah mereka dapat tetap menjabat hakim konstitusi hingga masa jabatan selesai atau diganti sosok yang lain.

"Saya tidak setuju karena itu bisa mengganggu independensi hakim MK. Pada waktu itu jelang pilpres (2024) sehingga bisa saja hakim MK dibayang-bayangi oleh ancaman konfirmasi kepada institusi pengusul itu. Maka, saya minta waktu itu agar (pembahasan) tidak diteruskan," ujar Mahfud seperti dikutip dari keterangan video pada Rabu (15/5/2024).

Pada praktiknya, aturan tersebut berpengaruh kepada kelanjutan karier lima hakim yaitu Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman dan Saldi Isra. Mengapa demikian?

1. Lima hakim konstitusi yang terdampak revisi UU MK

Peta hakim konstitusi dan lembaga pengusulnya. (IDN Times/Aditya Pratama)

Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar, Adies Kadir menyampaikan ada tiga poin revisi di dalam RUU MK yaitu Pasal 23A, Pasal 27A, dan Pasal 87. Pasal 23A dan pasal 87 mengatur ulang masa jabatan hakim konstitusi. Sedangkan, Pasal 27A terkait komposisi Majelis Kehormatan MK.

Berdasarkan draf yang diperoleh IDN Times, di dalam Pasal 27A ayat (2), komposisi hakim di MKMK terdiri dari satu orang hakim konstitusi, satu orang yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), satu orang yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), satu orang yang diusulkan oleh DPR dan satu orang diusulkan presiden. Sedangkan, Pasal 87 mengatur nasib hakim konstitusi saat ini.

Utamanya lima hakim yang sudah menjabat lebih dari lima tahun. Mereka hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul.

Para hakim yang dimaksud yaitu Saldi Isra yang sudah menjabat tujuh tahun satu bulan, Enny Nurbaningsih yang telah menjabat selama lima tahun 8 bulan, Suhartoyo 9 tahun 4 bulan, Arief Hidayat yang sudah menduduki posisi itu selama 11 tahun dan 1 bulan dan Anwar Usman yang sudah ada di kursi hakim MK selama 13 tahun 1 bulan.

Bila nantinya revisi UU MK disahkan maka Saldi dan Enny harus memperoleh persetujuan dari lembaga pengusulnya yaitu pemerintah untuk melanjutkan jabatannya. Arief Hidayat harus memperoleh persetujuan dari DPR. Sedangkan, Suhartoyo dan Anwar wajib memperoleh persetujuan dari Mahkamah Agung.

2. Mahfud tolak UU MK direvisi karena ada tendensi ingin pecat hakim tertentu di tengah jalan

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan dulu revisi UU MK ia tolak karena isinya tidak benar. Selain itu, terdapat tendensi untuk memberhentikan hakim-hakim tertentu di tengah jalan. Maka, ketika itu Mahfud menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk turun langsung dan ikut rapat bersama DPR.

"Oleh sebab itu, kebetulan saya yang pesan ke Pak Pratik. Saya katakan 'Pak, kayaknya undang-undang ini saya perlu turun sendiri ke DPR. Kan bisa?' Kata Pak Praktik 'oh, bisa. Sudah nanti Pak Mahfud saja yang mewakili ke DPR bersama Pak Yasona.' Akhirnya saya turun langsung rapat bersama DPR," ujar Mahfud menirukan kalimanya pada 2023 lalu.

Saat rapat bersama komisi III DPR, Mahfud mengakui terjadi kebuntuan. Sebab, anggota DPR meminta begitu revisi UU MK diberlakukan maka hakim yang masa kerjanya pada periode lima hingga 10 tahun harus dikonfirmasi kembali. Menurut Mahfud, di dalam ilmu hukum, penetapan tersebut keliru.

"Akhirnya apa? Saya katakan deadlock kan saja, maka akhirnya jadi deadlock. Selama saya menjadi Menko, pembahasan tidak berlanjut," kata mantan Menko Polhukam itu.

3. Revisi UU MK dibahas kembali oleh Menko Hadi dan DPR di masa reses

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika diam-diam bahas revisi UU MK. (Dokumentasi Polhukam)

Sementara, ketika terjadi pergantian Menko Polhukam, revisi UU MK itu terus berjalan. Padahal, ketika lengser dari posisi Menko Polhukam, Mahfud menitipkan kepada Hadi Tjahjanto agar revisi UU MK tersebut dicermati kembali.

Tetapi, Menko Hadi diam-diam melakukan rapat pembahasan tingkat I mengenai revisi UU MK bersama parlemen pada 13 Mei 2024 lalu. Padahal, Senin kemarin masih terhitung masa reses untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan.

Mahfud pun mengatakan tidak masalah bila revisi UU MK itu kembali dibahas usai ia lengser dari kursi Menko Polhukam. Baginya, secara kenegaraan hal tersebut sah.

"Ancaman soal pilpresnya kan sudah lewat sehingga bagi saya pasal peralihan di dalam UU MK yang direvisi bisa bermakna positif dan negatif. Makna positifnya, bisa saja UU disahkan, lalu lima hakim MK harus minta konfirmasi, mereka dinyatakan sebaiknya tetap bertugas. Kan bisa begitu," katanya.

Namun, di sisi lain, bisa saja lima hakim itu dinyatakan selesai masa jabatannya dan dipilih hakim konstitusi yang baru.