Sentil Luhut, KawalCOVID19: Sejak April Kami Sudah Teriak Ada Lonjakan

02 Jul 2021, 15:32 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui, tidak menyangka bakal ada lonjakan kasus COVID-19 usai Juni 2021. Padahal ketika itu, pemerintah menyampaikan ada 1,5 juta orang yang sudah lebih dulu mudik ke kampung halaman sebelum Idul Fitri.

"Jadi, jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan, oleh karena itu kami sudah rapat mengenai bansos (bantuan sosial). Karena jujur kami tidak memprediksi setelah Juni tahun ini akan terjadi lonjakan lagi," kata Luhut ketika memberikan keterangan pers mengenai detail Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kamis 1 Juli 2021.

"Karena banyak yang belum kita ketahui mengenai COVID-19 ini dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikan (kasus) luar biasa. Oleh karena itu, bansos akan kami gulirkan lagi," tutur dia lagi.

Komentar Luhut itu membuat publik bingung, lantaran seolah tidak belajar dari lonjakan kasus COVID-19 pada 2020 lalu. Pemerintah pun sudah bolak-balik menyatakan agar situasi di India jangan sampai terjadi di Indonesia. Tsunami COVID-19 di India menyebabkan fasilitas kesehatan di sana kolaps.

Warga yang sudah dalam keadaan sakit dan sulit bernapas terpaksa harus membawa tabung oksigen sendiri ke rumah sakit. Pernyataan itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada akhir April lalu. Namun kini, kekhawatiran itu justru terjadi.

Mengapa lonjakan kasus COVID-19 bisa kembali terjadi?

1. Luhut nilai selama ini kebijakan pemerintah untuk tekan COVID-19 dipolitisasi

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sementara, ketika berbicara di program "Rosi" yang tayang di stasiun Kompas TV, Luhut mengakui sudah tahu bakal ada lonjakan. Namun, ia tak menduga lonjakan COVID-19 hingga menembus angka lebih dari 20 ribu per hari. Kondisi itu pun berlangsung selama beberapa hari.

Padahal, pemerintah sudah berupaya mencegah. Salah satunya dengan melarang mudik ke kampung halaman. Tetapi, kata Luhut, kebijakan tersebut malah dipolitisasi.

"Semua malah dipertentangkan, padahal ini kan hal yang serius. Sehingga, akhirnya yang menjadi korban ya rakyat kita sendiri," ujar Luhut.

Pengamat politik, katanya lagi, memang bisa memberikan dari satu perspektif. Tetapi, sudut pandangnya lebih lengkap yang dimiliki oleh pemerintah. Sebab, pemerintah memiliki lebih banyak data dan peralatan.

Ia juga menjelaskan alasan tak menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sesuai dengan aturannya, maka pembatasan pergerakan itu harus datang dari daerah dan diajukan ke pemerintah pusat.

"Yang kali ini sifatnya top-down, dari atas, jadi pemerintah yang membuat hingga ke bawah, sehingga kita bisa melakukan ke banyak daerah," kata Luhut yang sempat menjadi Menko Polhukam tersebut.

2. KawalCOVID19 sudah teriak bakal ada lonjakan kasus sejak April tapi tak didengarkan

Ilustrasi tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mengusung jenazah pasien positif COVID-19. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Sementara, menurut gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat, KawalCOVID19, mereka sudah berteriak dan mewanti-wanti pemerintah terkait adanya lonjakan kasus, sejak April 2021 lalu. Tapi, tak pernah didengar.

"Kami & teman-teman CSO lain sih sudah teriak-teriak Mpung sejak April. Tapi, ya kami di KC sudah lama pasrah tidak didengarkan oleh pemangku kepentingan. Sejak tahun lalu juga sudah tahu," demikian cuit KawalCOVID19 di akun resmi mereka @KawalCOVID19 pada Kamis kemarin.

Mereka menambahkan, inisiasi KawalCOVID19 tetap dilanjutkan dengan harapan masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya.

Bahkan, di dalam akun Instagramnya sejak 21 April 2021 lalu, KawalCOVID19 sudah mewanti-wanti telah terjadi kenaikan kasus harian dan kematian. Khususnya sepekan setelah libur panjang di awal April 2021.

"Tidak ingin lonjakan kasus seperti India, Brasil, dan Thailand? Tidak ada jalan lain: #ketatkan3M #jagajarak #tarawihdirumahsaja #janganmudikdulu #testtracetreat #vaksinuntuksemua," demikian tulis KawalCOVID19.

3. PPKM darurat bisa efektif bila dilakukan secara konsisten

Default Image IDN

Sementara, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan, PPKM Darurat yang diterapkan hingga 20 Juli bisa saja menurunkan kasus COVID-19. Asal dilakukan secara konsisten.

Permasalahannya, ia masih menemukan di lapangan perbedaan data laporan kasus harian COVID-19. Data kematian harian di sebuah kabupaten di Jawa Timur tercatat tidak ada penambahan.

Padahal, tiap hari ada yang meninggal karena COVID-19. Ia menduga hal tersebut sengaja tak dimasukan ke dalam data karena kepala daerah di wilayah bersangkutan akan dianggap tak efektif bekerja bila masih ditemukan kasus COVID-19.

"Saya juga mendapatkan foto dari dalam rumah sakit dari berbagai daerah, tetapi ada pesan agar jangan diviralkan karena ini menyalahi aturan," kata Alissa.

Ia mengaku heran mengapa informasi itu tak boleh disebarkan seolah-olah masih ingin menutup-nutupi realita yang ada.