Sentil Prabowo, PSI: Tidak Tepat Beli Jet Tempur Rafale Saat ini

16 Feb 2022, 13:11 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menerima Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly (kanan) di kantor Kemenhan pada Kamis, 11 Februari 2022. (www.instagram.com/@kemhanri)

Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang memborong alutsista di tengah situasi perekonomian Indonesia belum pulih dari pandemik COVID-19.

Diketahui, pada 10 Februari 2022, Menhan Prabowo meneken kontrak kerja sama pembelian jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, harga enam jet tempur itu mencapai 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp15,7 triliun.

Angka itu diperkirakan bakal terus membengkak, karena Indonesia akan memborong 36 unit jet tempur Rafale lainnya. Selain itu, RI juga berencana membeli 36 jet tempur F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat. Nominal pembelian jet tempur itu mencapai 13,9 miliar dolar AS atau setara Rp199,1 triliun.

PSI menilai pembelian alutsista saat ini tidak tepat. "Ini bukan soal apakah perlu membeli pesawat tempur. Poinnya adalah harga mahal banget dengan momen yang tidak tepat seperti sekarang," ungkap juru bicara DPP PSI, Rian Ernest, ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Selasa, 15 Februari 2022.

PSI, kata Rian, juga menyoroti masalah transparansi anggaran. Rakyat yang selama ini membayar pajak tidak pernah diinformasikan sumber dana untuk membeli alutsista modern itu. Termasuk, mengapa alutsista itu harus dibeli sekarang.

Rian menggaris bawahi Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya meminta Prabowo menyelesaikan Minimum Essential Force (MEF) hingga 2024 dengan anggaran Rp60 triliun. Dana tersebut harus dibagi untuk tiga matra dan Mabes TNI.

"Nah, ini kalau kita mau bayar Dassault Rafale saja kita sudah kekurangan dana sekitar Rp8,4 triliun. Pembelian alutsista secara besar-besaran ini jelas melampaui kemampuan APBN, dan bakal menambah beban utang negara," tutur dia.

Lalu, apa penjelasan anggota Komisi I dari Partai Gerindra soal urgensi pembelian alutsista di tengah pandemik masih melanda Indonesia?

1. Pembelian alutsista sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo

Anggota komisi I dari fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam (Tangkapan layar Facebook streaming PSI)

Sementara, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam, mengatakan pembelian alutsista yang dilakukan Menhan Prabowo merupakan bagian dari mandat dari Presiden Jokowi. Perintah pertama yang diberikan Jokowi kepada Prabowo usai menjabat sebagai Menhan, yakni dibuatkan grand design pertahanan Indonesia. Ini termasuk menyusun untuk keperluan selama 25 tahun.

"Ini termasuk merevitalisasi alutsista kita yang sudah banyak tua, rusak dan tidak layak pakai," kata Rachel dalam diskusi virtual PSI yang dikutip, Rabu (16/2/2022).

Alhasil, Prabowo menyusun beberapa rencana dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan ancaman militer dan non-militer. Selain itu, Menhan juga mempertimbangkan kebutuhan TNI terhadap ketersediaan alutsista yang ada. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, Indonesia tetap memiliki kemampuan pertahanan mumpuni.

Rancangan yang sudah disusun, kata Rachel, lalu diserahkan ke Presiden Jokowi. Ia lalu meminta agar dilakukan ratas-ratas dengan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan pembelian jenis alutsista dan asal negaranya, selain harus mempertimbangkan kemampuan fiskal, juga wajib melihat situasi geopolitis.

"Itulah yang menjadi dasar pembelian Rafale. Pada dasarnya Pak Prabowo menjalankan instruksi Pak Jokowi," tutur dia.

Sementara, terkait nominal yang fantastis dari pembelian alutsista ini, menurut Rachel, sepadan dengan instruksi di undang-undang yang mewajibkan pemerintah melindungi segenap rakyat Indonesia.

Di sisi lain, Rachel menjelaskan, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,8 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan, anggaran pertahanan negara tetangga justru jauh lebih besar dari nominal tersebut.

"Ada yang mencapai di atas satu hingga dua persen dari PDB malah. Artinya, kita masih menempatkan pertahanan menjadi kebutuhan sekian. Padahal, di dalam UUD 1945 sudah jelas bahwa melindungi tanah air dan segenap rakyat adalah tujuan pertama dari kemerdekaan," kata dia.

2. Indonesia diklaim tidak punya anggaran untuk beli 42 unit Rafale, 36 F-15 EX, dan 2 kapal selam

Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara, menurut analis militer dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyebut berdasarkan ratas pada Desember 2021, anggaran untuk menuntaskan MEF hingga 2024 adalah Rp60 triliun. Sedangkan, masing-masing satu unit jet tempur berkisar Rp1,6 triliun. Bila ingin memboyong 42 unit, maka butuh anggaran Rp69,68 triliun.

"Padahal, di ratas pada Desember 2021 lalu, presiden sudah memberikan arahan terkait MEF tahap akhir. MEF akan selesai pada 2022, 2023, dan 2024. Anggaran yang disetujui oleh presiden untuk empat angkatan Rp60 triliun. Jadi, kalau kita ingin melunasi pembelian Rafale, setidaknya butuh Rp69,68 triliun. Maka, kami ingin tahu itu uangnya dapat dari mana?" tanya Connie di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Di sisi lain, dengan pembelian besar-besaran alutsista, ia menilai Indonesia sudah tidak lagi layak menyandang prinsip non-blok. Sebab, semua alutsista yang dibeli berasal dari Amerika Serikat dan sekutunya.

"Ini kan sama saja kita sudah menjadi bagian dari aliansi AS. Beda dengan zamannya Bung Karno, dia beli alutsista dari AS tetapi juga beli dari Rusia. Kalau sekarang kan beda," ujar Connie.

3. PSI tak ingin ada spekulasi pengadaan alutsista ratusan triliun terkait Pilpres 2024

Juru bicara DPP PSI, Rian Ernest (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Oleh sebab itu, Rian menuntut adanya transparansi sumber dana untuk membeli alutsista ini. Ia mengaku tidak ingin ada spekulasi di benak publik bahwa pengadaan jet tempur senilai ratusan triliun berkaitan dengan hajatan Pilpres 2024.

PSI, kata Rian, tidak menolak peremajaan alutsista TNI. Tetapi, anggarannya harus terukur, transparan, dan sesuai prioritas penanganan pandemik COVID-19 serta pemulihan ekonomi.

"PSI tidak pernah anti terhadap modernisasi alutsista. Kami juga ingin Indonesia tetap berdaulat dan tidak diganggu negara-negara lain. Namun, PSI mempertanyakan momentum nya. Musuh kita yang nyata saat ini adalah virus," kata Rian.

Dia menyebut yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah obat dan vaksin COVID-19.