Bogor, IDN Times - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, mengatakan lembaganya telah menghasilkan 442 Hasil Analisis (HA), 366 Informasi, dan 20 Hasil Pemeriksaan (HP) sepanjang 2020.
"Keseluruhan produk PPATK tersebut telah disampaikan kepada penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti," kata Dian Ediana Rae di Bogor, Rabu (16/12/2020).
Dian Ediana mengatakan mayoritas yang berhasil dianalisis PPATK terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, pendanaan terorisme, penipuan, narkotika, dan penggelapan dana.
Dian Ediana juga mengklaim PPATK berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Kontribusi data PPATK terhadap penerimaan negara dalam rangka Pengampunan Pajak sebesar Rp 2.205.379.928.015.
Sementara itu, kontribusi HA dan Hasil Pemeriksaan PPATK dalam
peningkatan penerimaan pajak negara sebesar Rp180.904.735.584.
Di tahun politik, terutama menghadapi kontestasi pilkada serentak, PPATK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) telah merumuskan Petunjuk Teknis Dalam Pelaporan Dana Kampanye, khususnya memperkuat pengaturan dalam pembukaan, pelaporan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
"Kolaborasi tersebut antara lain dituangkan dalam pembukaan akses Sistem Informasi Dana Kampanye untuk melakukan pemantauan dan pendalaman atas kesesuaian Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada Pihak Penyelenggara Pemilu Tahun 2020," kata Dian.
Dian mengatakan di internal PPATK sendiri telah dibentuk Satgas PPATK untuk mengidentifikasi 20 informasi transaksi keuangan terkait indikasi pelanggaran ketentuan dana kampanye atas nama 19 pasangan calon dan 2 pihak yang diduga terkait pasangan calon pilkada.
Guna menjaga integritas sistem keuangan, pada 2020 juga PPATK meluncurkan Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, dan program Kemitraan Strategis Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP).
"PPATK juga melakukan pengkinian terhadap Asesmen Risiko Nasional
TPPU, TPPT, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang direncanakan untuk diluncurkan pada 2021," katanya.
Segenap capaian tersebut mengiringi perjalanan PPATK selama tahun 2020. Dian mengapresiasi Presiden Jokowi yang menurutnya telah mendukung kerja nyata PPATK dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
*Laporan Ruby, kontributor Bogor