Sepeda Motor Boleh Masuk Jalur Thamrin-Medan Merdeka Barat, Ini efeknya

10 Jan 2018, 08:45 WIB

Antara Foto/Aprillio Akbar

Jakarta, IDN Times - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Halim Pagarra menilai dibukanya kembali jalur MH Thamrin-Medan Merdeka Barat untuk sepeda motor akan berimbas pada kemacetan.

"Saya kira tidak efektif, karena sudah efektif dengan adanya pelarangan," katanya saat dihubungi, Selasa (09/01).

Larangan melintas bagi sepeda motor di jalur tersebut, menurutnya, diambil setelah melalui penelitian oleh Dinas Perhubungan dan sejumlah Perguruan Tinggi.

Penutupan antara lain dimaksudkan agar masyarakat beralih ke moda transportasi umum.
Selain itu larangan melintas bagi sepeda motor di jalan Thamrin juga dinilai cukup efektif mengurangi polusi.

"Karena (keputusan penutupan) sudah ada hasil penelitian. Mindset masyarakat untuk beralih ke transportasi massal meningkat dan kemudian polusi juga berkurang," katanya.

Meski keputusan sepenuhnya ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun ia meminta pemerintah mau mengakomodir saran dari berbagai pihak.

Sebab ada konsekuensi jika sepeda motor kembali diizinkan melintas di jalur Thamrin-Medan Merdeka Barat. Apa saja konsekuensi tersebut?

1. Rencana penambahan jalur

Halim mengatakan sebelumnya ada rencana untuk menata jalur Thamrin dengan membuatnya menjadi empat jalur cepat. Juga di sana akan dibangun pedestrian selebar 14 meter. Namun rencana ini terancam batal dengan dibolehkannya sepeda motor melintas kembali di jalur Thamrin-Medan Merdeka Barat.

"Dengan panambahan jalur dan pedestrian, jadi tidak mungkin kalau ada jalur untuk roda dua," kata Halim.

2. Rekayasa lalu lintas

Halim mengatakan, jika nanti terjadi kemacetan panjang akibat masuknya sepeda motor ke wilayah Thamrin, maka pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas.

"Kalau terjadi kemacetan bisa saja beberapa kendaraan kita alihkan. Karena tugas pokok kita seperti itu kalau terjadi kepadatan nanti ada beberapa rekayasa sementara, nanti kalau memang sudah cocok dibuatkan Pergub," jelas Halim.

3. Pertemuan dengan Pemda

Halim mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan akan duduk bersama untuk mencari titik temu. Pertemuan rencananya akan digelar pekan ini.

"Untuk sementara kami ikuti aturan yang sudah berlaku. Nantinya rapat dengan Dishub akan digelar hari Jumat (12/01), sekaligus tentang PKL (Tanah Abang). Sekitar jam 8 di Polda Metro Jaya," kata polisi berpangkat melati tiga itu.