Serikat Guru: Program Makan Siang Gratis Berpotensi Mubazir

04 Mar 2024, 13:13 WIB

Lia Hutasoit

Aktivitas belajar di SMP Negeri 6, Kota Makassar, Senin (4/10/2021). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya sih...

Program makan siang gratis berpotensi sia-sia menurut FSGI
Penggunaan dana BOS untuk program ini dapat mengkikis pembiayaan pendidikan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan program makan siang gratis bisa berpotensi mubazir atau sia-sia. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan, orangtua lebih paham makanan kesukaan anaknya dan dapat memasak sendiri sehingga lebih bersih, bergizi, dan sehat

Retno menjelaskan, program makan siang gratis dengan menu yang disamaratakan bakal sulit diterima anak dengan berbagai alasan. Anak bisa saja tidak suka, alergi makanan tertentu, dan lain-lain.

“Bisa-bisa makan siang gratis itu tidak dimakan oleh anak, kemungkinan dibuang dan mubazir uang negara,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Senin (4/3/2024).

1. Anak Indonesia disebut tak kekurangan makan

Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Retno mengungkapkan dari hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) 2022 Indonesia tidak termasuk negara yang anak-anaknya mengalami kekurangan makan.

Itu terutama bagi anak Indonesia yang sedang bersekolah di semua jenjang pendidikan tidak termasuk yang mengalami kekurangan makan saat ini.

2. Pembiayaan pendidikan dikhawatirkan terkikis

Siswa SMPN 2 Curug Tanggerang saat melakukan simulasi makan gratis.(Dok/Istimewa)

Ada beberapa hal yang jadi alasan FSGI menolak program makan siang gratis menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Retno mengatakan, jika anggaran makan siang gratis dibebankan pada dana BOS, maka pembiayaan pendidikan dikhawatirkan terkikis. Hal ini pada akhirnya dikhawatirkan menyebabkan pendidikan berkualitas tak akan tercapai.

3. Tak semua sekolah dapat BOS afirmasi

ilustrasi kegiatan belajar mengajar guru di sekolah. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Retno menyampaikan, ada beberapa dasar penolakan wacana penggunaan dana BOS untuk program ini. Dia menjelaskan bahwa tak semua sekolah dapat BOS Afirmasi yang merupakan program pemerintah pusat. Dana itu dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal.

“BOS Afirmasi selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal, meskipun tidak berada di daerah tertinggal, memang ada sejumlah sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi, namun jumlah yang mendapatkan BOS Afirmasi hanya sedikit sekolah,” tutur Retno.