Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Prasasti Beri Nilai Cukup Baik

20 Okt 2025, 17:53 WIB

Prasasti Beri Peringkat “Cukup Baik” pada Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Indira Pranasdita).

Intinya sih...

Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat penilaian “Cukup Baik” dari Prasasti Center atas kinerja tahun pertamanya, terutama dalam stabilitas sosial, ekonomi kreatif, dan reformasi birokrasi.
Pilar sosial dan politik-hukum dinilai positif, tetapi masih perlu peningkatan dalam integrasi data, transparansi, dan pengawasan agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.
Bidang ekonomi dan transformasi SDM masih “Perlu Perbaikan”, dengan fokus pada percepatan implementasi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan infrastruktur serta digitalisasi program nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis hasil kajian kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Senin (20/10/2025). Berdasarkan kajian tersebut, Prasasti memberikan peringkat “Cukup Baik” atau Acceptable terhadap capaian kabinet Merah Putih sepanjang 2024–2025.

“Secara keseluruhan, pencapaian pemerintah hingga tahun pertama kami nilai cukup baik. Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti, namun implementasi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat,” ujar Nila Marita, Executive Director Prasasti, dalam pembukaan kajian tersebut. Kajian ini menjadi refleksi atas arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional berdasarkan RPJMN 2025–2029.

1. Pilar sosial, kemiskinan, lingkungan, dan budaya

Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti pada Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran oleh Prasasti, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Indira Pranasdita).

Pilar sosial menjadi salah satu sektor dengan kinerja “Cukup Baik” (Acceptable). Prasasti menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas tingkat kemiskinan, memperkuat peran ekonomi kreatif, dan meningkatkan kesetaraan gender. Namun, tantangan masih muncul dalam hal integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan. Transparansi program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital,” jelas Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti.

Rekomendasi lembaga tersebut menekankan pentingnya memperkuat basis data sosial terintegrasi, pengendalian inflasi pangan, serta penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan.

2. Pilar politik, hukum, dan keamanan

Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti pada Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran oleh Prasasti, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Indira Pranasdita).

Untuk bidang polhukam, Prasasti juga memberikan nilai “Cukup Baik”, mencatat adanya kemajuan dalam arah reformasi hukum dan birokrasi. Meski demikian, penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan check and balance dinilai masih perlu ditingkatkan agar reformasi berjalan efektif.

“Digitalisasi tata kelola adalah fondasi reformasi birokrasi. Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas dan mempercepat pelayanan publik,” ujar Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti. Prasasti menekankan perlunya integrasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM hukum, serta investasi di keamanan siber untuk memperkuat stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

3. Pilar ekonomi, industrialisasi, dan transformasi SDM

Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti. (IDN Times/Indira Pranasdita).

Di sektor ekonomi dan transformasi SDM, Prasasti memberikan catatan “Perlu Perbaikan” (Developing). Meskipun arah kebijakan dinilai sudah tepat, terutama dalam pembangunan kawasan industri, food estate, dan program Makan Bergizi Gratis—implementasi di lapangan dinilai belum merata.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di lapangan. Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar dunia usaha dapat tumbuh lebih cepat,” tutur Piter Abdullah.

Prasasti merekomendasikan percepatan konektivitas infrastruktur, penguatan pembiayaan UMKM dan petani, serta digitalisasi tata kelola program SDM agar transformasi berjalan terpadu dan berdampak luas bagi masyarakat.